Suara Mahasiswa Yogyakarta: Pemerintah dan Rakyat Tak Siap PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

S. Dian Andryanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akses menuju kawasan Malioboro Kota Yogyakarta tutup di masa PPKM Darurat pada Selasa, 6 Juli 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Akses menuju kawasan Malioboro Kota Yogyakarta tutup di masa PPKM Darurat pada Selasa, 6 Juli 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Mengemuka wacana PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli melihat tren kasus positif Covid-19 yang semakin meningkat. Hal ini sempat dikonfirmasi Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada 16 Juli 2021 lalu. Namun, belum ada kepastian resmi dari pemerintah mengenai perpanjangan PPKM Darurat ini. Jika PPKM Darurat jadi diperpanjang, bagaimana pendapat mahasiswa?

    “Hapus PPKM Darurat,” kata Mahardika Ageng Kartiko, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM. Pernyataan tersebut ia lontarkan karena melihat PPKM Darurat tidak begitu efektif dalam menekan kasus positif. Ia lebih merasa bahwa PPKM Darurat ini berdampak buruk bagi masyarakat berekonomi menengah ke bawah. 

    Ia mengatakan, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di sekitarnya sejak pandemi. Ditambah lagi dengan diadakannya PPKM Darurat, mereka semakin kesulitan mencari makan. “Seperti para pedagang di pasar, sejak pandemi, jarang masyarakat yang mengunjungi pasar. Apalagi ada PPKM ini, nggak ada pemasukan bagi mereka karena pasar-pasar ditutup,” ujar mahasiswa yang biasa disapa Dika. 

    Hampir sama dengan Dika, Royyan Umar Ardiansyah, tidak mendukung PPKM Darurat diperpanjang. Mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan FIP UNY ini melihat PPKM Darurat belum efektif untuk menekan angka kasus positif di Indonesia. Sebaliknya, ia melihat bahwa PPKM Darurat tidak menguntungkan masyarakat berekonomi rendah. “Aku malah melihat dampak buruknya ke ekonomi masyarakat berpendapatan rendah yang harus kerja dulu biar bisa makan,” kata Royyan. 

    Sebagai mahasiswa, ia menyayangkan untuk tidak bisa ke kampus karena PPKM Darurat. “Beberapa kegiatan kemahasiswaan yang mengharuskan datang ke kampus  jadi terhambat karena kampus ditutup,” ujar Royyan.

    Agak berbeda dengan pendapat Dika dan Royyan, sebagai mahasiswa, Anisa Ferunika melihat PPKM Darurat ini berhasil menekan tingkat mobilitas virus. Sebab, mahasiswa menjadi beralih untuk melaksanakan kegiatan menjadi sepenuhnya daring. “Mahasiswa, setidaknya di kampusku, jadi jarang nongkrong. Terus rapatnya mulai beralih menjadi full daring,” kata mahasiswa Prodi Ilmu Hukum FH UNY ini.

    Meski demikian, ia menyatakan tidak setuju tentang PPKM Darurat diperpanjang. Hal ini, dikarenakan pemerintah dan masyarakat masih belum sepenuhnya siap menjalani PPKM Darurat. Apalagi dalam bidang ekonomi, masih banyak masyarakat yang menggantungkan untuk dapat makan pada pekerjaan mereka setiap hari. 

    Nisa berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang arah geraknya berorientasi kepada masyarakat. Serta, kebijakan yang diambil ditegakkan secara bijak. “Soalnya, ketika pemerintah membuat peraturan baru, bisa disalahgunakan oleh oknum aparat dan dapat menimbulkan masalah baru seperti kasusnya Satpol PP (pemukulan oleh anggota Satpol PP di Gowa-red),” kata Nisa.

    Sejalan dengan Nisa, Dika berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi bagi penghidupan masyarakat kecil. “Semoga kebijakan bisa lebih relevan dengan keadaan di lapangan,” ujarnya. Selain itu, Royyan juga menunggu aksi nyata pembagian bantuan sosial yang telah dijanjikan oleh pemerintah selama PPKM Darurat. 

    JACINDA NUURUN ADDUNYAA

    Baca: Catatan Hati Anak Kos Selama PPKM Darurat di Yogyakarta

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.