Amnesty International: Revisi UU Otsus Papua Berpotensi Kian Mengancam Hak OAP

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menilai substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hasil revisi berpotensi kian mengancam perlindungan hak-hak orang asli Papua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan ada sejumlah pasal di UU Otsus Papua yang justru melemahkan representasi kultural masyarakat Papua.

"Ke depan, jaminan perlindungan hak-hak orang asli Papua berpotensi semakin terancam," kata Usman dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Juli 2021.

Usman mencontohkan Pasal 76 dalam UU Otsus Papua yang baru yang mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dalam ketentuan anyar ini, pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi daerah otonom tanpa melewati tahapan daerah persiapan.

Usman mengatakan hal ini bertentangan dengan UU Otsus Papua versi sebelumnya. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 itu, pemekaran wilayah dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa datang.

"Itu melemahkan wewenang Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua dan memperkuat wewenang pemerintah pusat di Papua," ujar Usman.

Usman Hamid mengatakan, UU Otsus Papua pada mulanya merupakan respons atas seruan penentuan nasib sendiri bangsa Papua, yang menguat setelah jatuhnya rezim Orde Baru. UU ini, kata Usman, dimaksudkan untuk memberi orang Papua lebih banyak ruang untuk mengatur diri mereka sendiri sembari tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Salah satu fokus utama dari perlindungan hak-hak orang asli Papua, yakni masyarakat adat. Istilah "masyarakat adat" dan "masyarakat hukum adat" muncul 62 kali dalam teks undang-undang tersebut.

Namun dalam praktiknya, Usman melanjutkan, perlindungan-perlindungan itu tidak berjalan. Ia menyebut, pengelolaan sumber daya alam seringkali diabaikan dengan adanya peraturan-peraturan yang bertentangan.

Usman mencontohkan berlanjutnya deforestasi di Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia, antara tahun 2000 dan 2009, laju deforestasi di Papua sekitar 60.300 hektar per tahun. Antara tahun 2013 dan 2017, angka ini meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 189.300 hektar per tahun.

Ia mengatakan, implementasi UU Otsus Papua yang tak sesuai inilah yang mengakibatkan ketidakpuasan meluas terhadap otonomi khusus. Dalam setahun terakhir, berbagai protes menolak perpanjangan otsus pun merebak di Papua dan daerah lain.

Namun pada Kamis, 15 Juli kemarin, pemerintah dan DPR tetap mengesahkan hasil revisi UU Otsus Papua menjadi undang-undang.






BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

3 menit lalu

BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

Kenaikan air laut ini berpotensi menimbulkan terjadinya banjir rob.


Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

36 menit lalu

Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

14 jam lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

17 jam lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

20 jam lalu

PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

Banyaknya pengidap katarak di Puncak Jaya, Papua Tengah, PPAD lakukan kolaborasi bakti sosial operasi katarak. Ini kata Doni Monardi, Ketua Umum PPAD.


Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

22 jam lalu

Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

Sail Teluk Cendrawasih berlangsung di empat kabupaten Provinsi Papua, yakni Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

1 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

1 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

1 hari lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

1 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu