BRIN Godok Proses Bisnis dengan Lembaga Riset Independen

INFO NASIONAL –Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),  Laksana Tri Handoko, meminta lembaga think tank independen atau non-pemerintah tetap fokus menciptakan aset pengetahuan, dan menerapkan riset berbasis metode kuantitatif. Metode berbasis data ini sangat penting untuk kebijakan berbasis sains.

“Pada riset ilmu sosial dan humaniora, infrastruktur yang terbesar yang saya pahami itu satu, yaitu data. Dan kita sangat lemah terkait data,” ujar Handoko dalam webinar KSIxChange#34 bertema webinar “Kolaborasi Pengetahuan Antara Litbangjirap dan Think Tank dalam Aspek Sosial Humanoria” Selasa, 29 Juni 2021.

Handoko menjelaskan, saat ini BRIN sedang melakukan konsolidasi, integrasi riset, dan inovasi. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan anggaran menjadi poin-poin yang tengah dikonsolidasikan.

“Riset komponennya ada tiga, yakni manusiaunggul, infrastruktur, dan anggaran. Mengenai anggaran, sedang kita konsolidasikan. Karena, dengan anggaran itu kita bisa menyiapkan SDM yang unggul. Itu yang menjadi titik awal kenapa kita harus mengkonsolidasikan semua sumber daya yang ada,” kata Handoko.

Kewajiban pemerintah, sesuai amanat undang-undang, memfasilitasi tiga hal tersebut. Oleh sebab itu, BRIN membentuk konsep open platform, yakni menyediakan fasilitas dan SDM riset agar bisa diakses oleh kementerian, lembaga, hingga sektor swasta dan industri. “BRIN akan dijadikan sebagai open platform untuk semua pihak, untuk melahirkan sebanyak-banyaknya riset swasta,” ujar Handoko.

Lembaga think tank independen, kata Handoko, sejatinya sebagai penyeimbang atau peer review (ulasan dari rekan sejawat) terkait kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, dan tidak semestinya dikaryakan untuk membuat naskah kebijakan.

Sedangkan BRIN dipersiapkan menjadi lembaga think tank resmi pemerintah. BRIN menjadi fasilitator untuk setiap kebutuhan riset. Jika kementerian, lembaga, atau industri membutuhkan SDM periset, maka BRIN akan menyediakannya. Handoko memberi contoh, BRIN akan melihat berbagai kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kementerian secara lebih terstruktur dan komprehensif. Handoko menyebutnya sebagai pandangan “helicopter view”.

“Dalam perpres (Peraturan Presiden) baru yang akan dilansir, di situ memuat tentang dua deputi yakni Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan dan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi. Deputi riset ini lah yang akan menjadi sumber think tank-nya Bappenas,” kata Handoko.

Hal ini menjadi tanggung jawab BRIN, karena Handoko melihat selama ini Balitbang (Badang Penelitian dan Pengembangan) di dalam kementerian/lembaga masih belum cukup untuk dapat berkolaborasi antar sektor secara maksimal.

Terkait koordinasi dengan think tank, BRIN sangat terbuka untuk melakukan diskusi lanjutan m engenai eksplorasi mekanisme kerjasama yang tepat untuk terus menghasilkan kebijakan berbasis pengetahuan serta memperkuat ekosistem riset dan inovasi. BRIN juga akan menjadi pendukung utama science-based policy di Indonesia.

Dengan posisi lembaga think tank independen sebagai peer-review, BRIN mengundang think tank untuk ikut merumuskan konsep business-to-business dalam kerja sama tersebut. “Apa relasi b-to-b yang bisa kita ciptakan agar proses bisnis ini bisa berjalan secara berkesinambungan. Ini pe-er kita bersama, mungkin teman-teman think tank bisa membantu memberi masukan,” ujar Handoko.

MenurutHandoko,lembaga think tank independen berbeda dengan lembaga riset industri. Kerja sama BRIN dengan industri dapat dijalankan dalam berbagai bentuk, misalnya menyertakan peneliti BRIN untuk divisi pengembangan dan penelitian (R&D) di industri tersebut. Saat berhasil menciptakan produk hasil riset, pembagian keuntungan antara industri (swasta) dengan pemerintah cukup jelas dalam perjanjian persentase. Sedangkan kebijakan berbasis sains BRIN dengan lembaga think tank independen terkait, belum dapat dirumuskan dalam bentuk kerja sama yang tepat.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang mewakili lembaga think tank independen dalam webinar tersebut, menyatakan think tank bisa dilihat sebagaib agian dari aset nasional. “Open platform milik BRIN tidak hanya berguna untuk ilmu pengetahuan alam (natural science), namun juga untuk sosial humaniora,” kata Deputi Direktur CSIS, Madeline K Hendytio. Hal ini berarti anggaran riset dari pemerintah juga dapat dikucurkan untuk lembaga think tank independen.

Institute for Research and Empowerment (IRE) mengatakan bahwa peran LSMdi daerah memiliki data yang akan berguna bagi pemerintah.“Ini menjadi pe-er bagi kita, yakni membangun koneksi antara pemerintah dengan lembaga think tank, pemerintah pusat dengan think tank di daerah. Mereka punya data yang luar biasa dan perlu dipertahankan,” ujar Deputi Pengembangan Masyarakat Sipil di Bidang Sosial Budaya IRE,Dina Mariana. (*)