Banyak Waria di Yogyakarta Sakit, tak Bisa Mengakses Fasilitas Kesehatan

Reporter:
Editor:

Praga Utama

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota komunitas waria di Yogyakarta bersolidaritas mendistribusikan sembilan bahan pokok dan makanan untuk para waria di tengah pandemi Covid-19 (TEMPO/Shinta Maharani)

    Anggota komunitas waria di Yogyakarta bersolidaritas mendistribusikan sembilan bahan pokok dan makanan untuk para waria di tengah pandemi Covid-19 (TEMPO/Shinta Maharani)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung, banyak waria di Yogyakarta sakit dan meninggal dunia. Mereka tak bisa mendapatkan pengobatan dan penanganan medis karena tak bisa mengakses fasilitas kesehatan, akibat tak punya kartu tanda penduduk (KTP).

    Untuk membantu rekan-rekan mereka yang sakit, para waria di komunitas Seruni, Kabupaten Sleman, dan Pesantren Al-Fatah, Yogyakarta, terpaksa berinisiatif sendiri untuk membantu sesama pada masa wabah. Pada Juni hingga Desember tahun lalu, mereka membuka dapur umum di delapan lokasi dan membuat program tanggap darurat. Waktu itu mereka mendapat pasokan dana melalui penggalangan dana dari masyarakat ataupun sumbangan dari lembaga lain.

    “Selama lebih dari enam bulan, berbagai persoalan komunitas transpuan sempat teratasi. Pasokan makanan lancar, para waria juga mendapat sumbangan untuk membayar sewa tempat tinggal,” kata Koordinator Waria Crisis Center Pesantren Al-Fatah, Rully Mallay, Jumat, 9 Juli 2021. Tapi, memasuki 2021, amunisi di Crisis Center hampir habis. Sementara itu, banyak transpuan yang sakit-sakitan dan harus dibantu pengobatannya.

    Rully bercerita, sepanjang masa pandemi, sudah 11 transpuan di Yogyakarta yang meninggal karena sakit. “Mereka bukan sakit karena Covid-19, melainkan punya masalah kesehatan, seperti jantung dan paru-paru,” ujarnya. Namun, akibat tak punya dokumen kependudukan, mereka sulit mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan.

    Kini, pada dua pekan terakhir, ada tujuh transpuan yang sedang melakukan isolasi mandiri karena mengalami gejala Covid-19. Mereka juga tak mampu dan tak punya akses untuk melakukan tes usap (swab) di puskesmas. Kebutuhan pokok, seperti obat-obatan, vitamin, atau masker, diupayakan oleh sesama transpuan. “Bantuan untuk teman-teman yang sakit menggunakan dana yang ada di Crisis Center. Itu pun sekarang menipis.”

    Santri transgender mengambil wudu sebelum salat di Pesantren Al-Fatah, Yogyakarta, 23 September 2018. Pesantren ini pernah tutup selama berbulan-bulan setelah mendapat ancaman dari beberapa kelompok konservatif pada 2016. REUTERS/Kanupriya Kapoor

    Rully semakin bingung saat sejumlah transpuan meninggal akibat sakit dan tak bisa tertangani gara-gara mereka tak dapat mengakses fasilitas serta jaminan kesehatan. Ia sempat meminta bantuan dari komunitas Sanggar Waria Remaja (Swara) Jakarta untuk membeli peti mati. Kini ada tujuh orang waria yang diduga tertular Covid-19. Mereka sangat membutuhkan pasokan obat-obatan, vitamin, makanan, dan masker. Jumat lalu, Rully kembali membuka penggalangan dana untuk membantu mereka.

    Di Indonesia, berdasarkan riset yang dilakukan Crisis Response Mechanism (CRM), ada sebanyak 57,5 persen orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI) yang tidak memperoleh bantuan Covid-19 dari pemerintah. Penyebabnya, selain keterbatasan akses informasi, masih ada diskriminasi berdasarkan gender dan identitas seksual, serta ketiadaan dokumen kependudukan. CRM adalah kegiatan kolektif yang diinisiasi sejumlah aktivis kesetaraan gender pada masa pandemi. 

    Riset CRM juga melaporkan semua orang LGBTI merasakan penurunan pendapatan hingga 80 persen selama masa pandemi. Untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, CRM membuka penggalangan dana pada Maret hingga Desember 2020. Mereka berhasil mengumpulkan sumbangan sekitar Rp 353 juta dari masyarakat maupun sumbangan lembaga di dalam dan luar negeri. Dana itu didistribusikan dalam bentuk uang tunai kepada 3.485 orang LGBTI yang terkena dampak pandemi di sepuluh provinsi.

    “Awalnya, fokus CRM untuk membantu teman-teman di wilayah Jabodetabek supaya mereka tetap bisa makan dan membayar sewa tempat tinggal,” kata Kanzha Vinaa, inisiator CRM yang juga Ketua Swara, Sabtu, 10 Juli 2021. Selain itu, mereka membantu sejumlah orang dengan HIV-AIDS (ODHA) dari kalangan LGBTI supaya para ODHA tetap bisa punya ongkos untuk menjalani pengobatan rutin di fasilitas kesehatan.

    Santri transgender mendengarkan Ustad Arif Nuh Safri (tengah) saat memimpin sesi belajar Al-Quran di Yogyakarta, 23 September 2018. Bagi Ustad Arif, merangkul waria adalah bagian dari tugasnya. REUTERS/Kanupriya Kapoor

    Meski hasil donasi yang dikumpulkan CRM disalurkan dalam bentuk uang tunai, kata Vinaa, di lapangan justru muncul berbagai inisiatif dari komunitas dan organisasi LGBTI yang sifatnya lebih berkelanjutan. “Inisiatif, seperti membangun ketahanan pangan di tingkat komunitas atau membuka usaha kecil agar mereka tetap dapat pemasukan, muncul di berbagai daerah.”

    Penggalangan dana sempat ditutup karena pada awal 2021 sejumlah kelonggaran untuk beraktivitas mulai berjalan di sejumlah daerah. Dengan demikian, mereka yang kehilangan pendapatan sempat bisa bekerja dan mencari uang lagi. Tapi, pada masa PPKM ini, CRM kembali membuka penggalangan dana tahap kedua untuk menanggulangi persoalan ekonomi yang terjadi seperti pada masa awal pandemi.

    Sembari mengumpulkan donasi, CRM mulai menggencarkan program edukasi kesehatan demi mencegah penularan Covid-19 di kalangan LGBTI.*

    PRAGA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.