TEMPO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) agar memastikan masyarakat di wilayahnya mendapat bantuan sosial atau bansos.
“Saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang enggak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek di mana ada warga yang enggak bisa makan, segera datangi, bantu,” ujar Luhut setelah rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial pada Jumat, 9 Juli 2021.
Dalam rapat koordinasi itu, TNI dan Polri mendapat tugas untuk menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram beras kepada masyarakat yang masuk program penerima Bantuan Sosial Tunai dan Program Keluarga Harapan. Berbeda dengan sebelumnya, selama masa PPKM Darurat, pemerintah memang menambahkan jatah bantuan berupa 10 kilogram beras.
Selama PPKM Darurat, ada tiga jenis bansos yang disalurkan kepada masyarakat. Yakni Rp 13.96 triliun untuk 10 juta keluarga yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Rp 45,12 triliun untuk 18,8 juta warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Rp 6,1 triliun untuk 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
Selama PPKM Darurat ini, masyarakat yang masuk Program Keluarga Harapan akan menerima bantuan pada Juli. Selain itu, pemerintah juga menambah jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai menjadi 18,8 juta kepala keluar. Besarannya tetap Rp 200 ribu per bulan untuk tiap penerima.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan setiap penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima tambahan 10 kilogram beras.
"Kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota,” ujar Risma usai mengikuti rapat dengan Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jumat, 9 Juli 2021.
Baca juga: Skenario Luhut Bila Kasus Covid-19 40 Ribu, Minta Bantuan Singapura dan Cina
