Bantu Cari Rumah Sakit untuk Pejabat, Politikus PAN: Sampai Ngemis Ruangan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tenaga kesehatan membawa pasien Covid-19 ke dalam ruang IGD RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021. Pemprov DKI menambah kapasitas rumah sakit Covid-19 yang semula sebanyak 103 menjadi 140 rumah sakit. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Tenaga kesehatan membawa pasien Covid-19 ke dalam ruang IGD RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021. Pemprov DKI menambah kapasitas rumah sakit Covid-19 yang semula sebanyak 103 menjadi 140 rumah sakit. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN, Rosaline Irene Rumaseuw, sering mencarikan rumah sakit rujukan Covid-19 untuk para pejabat.  Dia mengatakan mereka datang ke unit gawat darurat rumah sakit kemudian terlunta-lunta.

    Rosaline mengatakan salah satu pejabat yang sempat kesulitan mendapat rumah sakit adalah John Siffy Mirin, koleganya sesama politikus PAN. John, yang juga anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu meninggal pada Sabtu, 3 Juli lalu lantaran Covid-19.

    Menurut Rosaline, ia dan sejumlah petinggi PAN harus sampai mengemis untuk mendapatkan ruangan bagi John Siffy. "Saya punya Ketua Fraksi PAN, saya punya teman Wakil Ketua Komisi IX, saya punya Ketua Umum PAN, semua mengemis-ngemis ke Medistra sampai ada ruangan, sampai segitunya," ujar Rosaline dalam webinar, Rabu, 7 Juli 2021.

    Rosaline mengatakan mengikuti webinar sembari membantu sejumlah kenalannya di DPR yang tidak mendapatkan ruangan RS Covid-19. Mereka menunggu di lantai-lantai rumah sakit sambil berupaya membeli kursi roda agar bisa duduk.

    Ia menilai pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara. Rosaline menilai pejabat negara harus diistimewakan lantaran mereka bertugas memikirkan rakyat.

    Rosaline, yang juga seorang dokter ini mengakui memang sudah ada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto yang biasa menjadi tempat perawatan para pejabat. Namun kata dia, dengan adanya Covid-19, pemerintah perlu menambah fasilitas serupa. "Begitu corona lahir, Kementerian Kesehatan harus mulai waspada. Karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," kata Rosaline.

    Baca juga: Politikus PAN Minta Pemerintah Sediakan Rumah Sakit Covid-19 Khusus Pejabat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.