Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, Sebut PPKM Darurat Jawa-Bali Langkah Tepat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kepadatan kendaraan di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 5 Juli 2021. Sedangkan yang tidak bekerja di sektor esensial dan krusial terpaksa harus berputar arah di Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung menuju Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana kepadatan kendaraan di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 5 Juli 2021. Sedangkan yang tidak bekerja di sektor esensial dan krusial terpaksa harus berputar arah di Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung menuju Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, mengapresiasi keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.

    “PPKM Jawa-Bali adalah langkah yang tepat, perlu mendapatkan apresiasi untuk menghentikan penyebaran yang lebih luas lagi, terutama antarpulau,” kata Gatot dalam keterangannya, Senin, 5 Juli 2021.

    Gatot melihat lonjakan kasus Covid-19 dalam sebulan terakhir dengan temuan jenis varian baru telah berkembang luas di banyak kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Bahkan telah menyebar hingga di kota-kota kecil, seperti Kudus, Sleman, Bangkalan. “Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan mengkhawatirkan,” katanya.

    Lonjakan kasus juga berakibat daya tampung pasien Covid-19 di hampir semua rumah sakit di Jawa-Bali dilaporkan sudah penuh. Menurut Gatot, kondisi tersebut makin berat karena selain jumlah tenaga kesehatan tidak memadai, juga banyak menjadi korban. 

    Meski mendukung PPKM Darurat, Gatot mengungkapkan bahwa pemerintah harus memahami dan menyiapkan kondisi kegawatdaruratan dalam skenario paling buruk. Ia menuturkan, dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi yang solid, kompak, dan terukur antara pemerintah pusat dan daerah agar seiring sejalan dan sepenanggungan.

    PPKM Darurat, kata Gatot, harus dilakukan sungguh-sungguh. “Tidak hanya keras dan ketat kepada warga sendiri, tapi longgar dan abai terhadap pelancong dan TKA yang hingga kini tampak sangat longgar dan leluasa masuk-keluar Indonesia,” kata dia.

    Mantan Panglima TNI itu berujar, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat miskin terdampak. Dalam kondisi kedaruratan, harus dipastikan semua logistik cukup dan memadai. Sebab, logistik adalah kunci keberhasilan kondisi darurat.

    Gatot juga menyarankan pemerintah menggalakkan tes Covid-19 mandiri seluasnya untuk mencegah penyebaran wabah, khususnya bagi orang tanpa gejala maupun gejala ringan. 

    Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan logistik obat dan vitamin yang mengalami kenaikan harga secara tidak wajar selama PPKM Darurat. Gatot Nurmantyo mengatakan pemerintah juga perlu memberikan subsidi pada industri farmasi nasional, industri jamu, dan UKM farmasi untuk memproduksi obat dan vitamin yang dapat membantu mengobati Covid-19 dan meningkatkan imunitas.

    Baca juga: Langgar PPKM Darurat, Pemilik Kafe di Kelapa Gading Terancam 6 Tahun Penjara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.