Mudik dan Varian Delta Disebut Jadi Alasan Anies Minta Pusat Perketat Mobilitas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan ada dua alasan utama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Pemerintah Pusat memperketat mobilitas sejak Mei lalu. Tak hanya Anies, ia juga mengatakan usulan pengetatan datang juga dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Pandu mengatakan keduanya memang telah beberapa kali berdiskusi dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Hasilnya, pengetatan harus diambil karena dua hal. Pertama, kata Pandu, dampak dari mudik dan libur Lebaran. Kedua, Pandu mengatakan tim sudah memprediksi adanya penyebaran varian Delta di Indonesia.

    "Kami memperhitungkan dua kali penularan. Ketika varian delta menjadi dominan, maka penularan akan cepat sekali, polanya akan mengikuti seperti di India. Sehingga, harus dilakukan pengetatan maksimal di Jawa-Bali. Tidak cukup di Jakarta atau Jabodetabek saja," ujar Pandu saat dihubungi Tempo pada Ahad, 4 Juli 2021.

    Pandu mengatakan Anies dan Budi Gunadi sebenarnya sudah beberapa kali membawa usul ini dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo. 

    "Beliau keduanya menyampaikan setiap ratas di istana, kelihatannya tidak ditanggapi serius," ujarnya. 

    Pandu menduga usul pengetatan ini selalu mental karena pemerintah pusat lebih memprioritaskan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi Covid-19. Sebab, ujar dia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    "Sampai pertengahan Juni aja belum tergerak (mengambil opsi pengetatan Jawa-Bali), Pak Budi Gunadi sampai bilang, sabar kita coba terus usulan tersebut," tuturnya menceritakan ulang diskusi dengan Anies dan Budi Gunadi.

    Baca juga: Anies Sebut Pajak Warga Jakarta Dipakai untuk Melindungi dari Covid-19


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.