Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Marten Taha: Guru di Kota Gorontalo Level Nasional

image-gnews
Walikota Gorontalo, Marten Taha ketika menyerahkan secara simbolis medali emas Olimpiade sains guru Matematika
Walikota Gorontalo, Marten Taha ketika menyerahkan secara simbolis medali emas Olimpiade sains guru Matematika
Iklan

INFO NASIONAL – Walikota Gorontalo, Marten A. Taha memuji kualitas guru di kota Gorontalo yang berkualitas nasional. Menurutnya, sejumlah prestasi yang diraih oleh guru menunjukkan bahwa kompetensi guru di kota tidak perlu diragukan lagi dan telah berada pada titik yang membanggakan.

“Ini sangat luar biasa, ada yang memperoleh medali emas olimpiade sains matematika kemudian guru berdedikasi tingkat nasional, kualitas guru di kota sudah di level nasional” ujar Marten pada Konfrensi Kerja PGRI Kota Gorontalo, Sabtu 19 Juni.

Lebih lanjut, Marten menuturkan prestasi yang diraih oleh para guru ini telah sejalan dengan kebijakan pemerintah kota Gorontalo di sektor pendidikan yaitu pengoptimalan manajemen pendidikan, baik dari sisi sistem pendidikan, sarana prasarana, inovasi hingga pada kualitas guru dan siswa.

“Di RPJMD sudah jelas pengembangan di sektor pendidikan dan pada intinya kita membuka akses seluas-luasnya sehingga setiap orang bisa menikmati Pendidikan dan didukung oleh gratis biaya Pendidikan dan dana DOS,” kata Marten.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada kesempatan ini PGRI kota Gorontalo juga melantik pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kota Gorontalo. Walikota Marten sangat mendukung pembentukan LKBH i karena dewasa ini guru rentan untuk dikriminalisasi padahal guru memiliki tugas mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. “Ada adagium bahwa guru bukan orang hebat tapi bisa melahirkan orang hebat,” ujarnya.

Marten berharap ada sinergitas antara PGRI dan dinas Pendidikan dalam mengembangkan Pendidikan di Kota Gorontalo, salah satunya dalam aspek kesejahteraan dan keselamatan guru.“Guru itu lembaga paling kompeten dalam membentuk karakter dan kepribadian anak jadi seluruh aspek harus dijamin oleh pemerintah,” katanya.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

13 jam lalu

Temu Pendidik Nusantara XI
Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

TPN memberi ruang bagi guru untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga didengar.


Langkah Mendikdasmen untuk Cegah Kasus Kekerasan terhadap Guru

5 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Langkah Mendikdasmen untuk Cegah Kasus Kekerasan terhadap Guru

Mendikdasmen akan mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kasus kekerasan terhadap guru.


Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Sudah Diumumkan, Begini Cara Mengeceknya

6 hari lalu

Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK. ANTARA
Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Sudah Diumumkan, Begini Cara Mengeceknya

Pemerintah mengumumkan hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 pada Rabu 30 Oktober 2024.


Mendikdasmen Sebut Tidak Semua Guru Akan Terima Kenaikan Gaji

8 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Mendikdasmen Sebut Tidak Semua Guru Akan Terima Kenaikan Gaji

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan tidak semua guru akan mendapat kenaikan gaji pada 2025.


Kun Wardana Ingin Naikkan Jabatan Guru Honorer Jadi PPPK

8 hari lalu

Ilustrasi guru sedang berdiskusi dengan siswa sekolah.
Kun Wardana Ingin Naikkan Jabatan Guru Honorer Jadi PPPK

Kun Wardana ingin tingkatkan mutu guru honorer dengan meningkatkan status menjadi PPPK.


Kemen PPPA Awasi Proses Hukum Guru di Konawe Selatan agar Berjalan Adil

10 hari lalu

(Ilustrasi). Guru sedang mengajar di SMA Negeri 1 Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. TEMPO/Lourentius EP
Kemen PPPA Awasi Proses Hukum Guru di Konawe Selatan agar Berjalan Adil

Seorang guru honorer bernama Supriyani dilaporkan ke Polsek Baito pada 26 April 2024 karena dituduh menghukum muridnya.


Polisi Tetapkan Seorang Guru di Jaksel Masuk DPO, Tersangka Pencabulan Murid sejak 2023

11 hari lalu

Polres Metro Jakarta Selatan menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap seorang guru di wilayah Grogol Utara, Jakarta Selatan. Ia diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Maret 2023. Dok. Polres Metro Jaksel.
Polisi Tetapkan Seorang Guru di Jaksel Masuk DPO, Tersangka Pencabulan Murid sejak 2023

Guru berinisial D, 61 tahun, sudah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap seorang anak usia 9 tahun sejak Maret 2023.


Kompolnas Upayakan Restorative Justice untuk Kasus Guru Honorer Supriyani

11 hari lalu

Poengky Indarti. TEMPO/Imam Sukamto
Kompolnas Upayakan Restorative Justice untuk Kasus Guru Honorer Supriyani

Kompolnas menilai penyelesaian melalui jalan damai masih menjadi opsi terbaik meskipun perkara guru honorer itu telah dilimpahkan ke pengadilan.


Canva: Indonesia Pasar Ketiga Terbesar di Dunia

13 hari lalu

Head of Product Marketing Canva, Jen Thompson. Sumber: Canva
Canva: Indonesia Pasar Ketiga Terbesar di Dunia

Pengguna aplikasi desain grafis Canva di Indonesia didominasi dari kalangan di sekolah.


FSGI Prihatin atas Kriminalisasi Guru Honorer di Konawe, Desak Polisi Berlaku Adil

13 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo Antara/HO-Dokumentasi Pribadi
FSGI Prihatin atas Kriminalisasi Guru Honorer di Konawe, Desak Polisi Berlaku Adil

Menurut FSGI, tindakan pihak kepolisian yang langsung menahan guru honorer Supriyani menunjukkan ketidakadilan hukum.