TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang minta dikritik tak menjawab permasalahan kebebasan berekpsresi.
"Mengingat banyaknya jumlah kasus yang berkaitan dengan pembungkaman ekspresi warga negara, pernyataan Presiden kemarin jangan-jangan cuma lip service saja," kata Rivanlee ketika dihubungi, Rabu, 30 Juni 2021.
Rivanlee mengatakan sudah beberapa kali Presiden Jokowi mempersilakan kritik kepada dirinya. Namun, kata dia, hal itu tak menjawab permasalahan menyusutnya kebebasan sipil di Indonesia.
"Presiden semestinya bukan mempersilakan saja, tapi menjamin kebebasannya, mulai dari tingkat pelaksana sampai dengan aturan yang membatasi kebebasan berekspresi," ujarnya.
Rivanlee juga menyoroti ucapan Presiden bahwa ada sopan santun dalam mengkritik. Menurut dia, dalih kesantunan itu berbahaya lantaran melatarbelakangi orang-orang termasuk penegak hukum dalam menindak seseorang atas nama sopan santun.
Imbasnya, muncul aturan karet demi melindungi nama baik. "Mengatur sopan santun dalam kritik menandakan Presiden juga subyektif menerima kritik," ujar Rivanlee.
Rivanlee mengingatkan, dalam kritik publik, ukuran sopan santun sangat subyektif. Ia mengatakan Presiden sebaiknya menjawab dengan hal yang lebih substantif seperti menghapus pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kemarin, Presiden Jokowi menanggapi polemik kritik BEM UI yang menyebutnya The King of Lip Service. Setelah mengunggah meme dan kritik bahwa Presiden tak tepat janji, BEM UI dipanggil oleh pihak Rektorat. Pemanggilan ini menuai sorotan dari pelbagai kalangan karena dinilai sebagai intervensi kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik.
Presiden lantas meminta universitas tak perlu menghalang-halangi kritik dari mahasiswa. Namun ia menambahkan bahwa ada budaya tata krama dan sopan santun.
"Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan ya. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat," kata Jokowi, Selasa, 29 Juni 2021.
Baca juga: BEM UI Tak Mau Hapus Unggahan Jokowi The King of Lip Service, Ini Alasannya
