Anggota DPR Bilang PPKM Mikro Belum Pernah Terbukti Turunkan Kasus Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karyawan membersihkan salah satu bagian kompleks Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, Kamis 24 Juni 2021. Pemerintah menyiapkan Rusun tersebut sebagai alternatif tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan mengoperasikan 600 unit kamar di lantai empat hingga lantai 25 pada tahap pertama yang rencananya beroperasi dalam sepekan atau 10 hari mendatang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Karyawan membersihkan salah satu bagian kompleks Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, Kamis 24 Juni 2021. Pemerintah menyiapkan Rusun tersebut sebagai alternatif tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan mengoperasikan 600 unit kamar di lantai empat hingga lantai 25 pada tahap pertama yang rencananya beroperasi dalam sepekan atau 10 hari mendatang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Netty Prasetiyani Heryawan menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang enggan menerapkan lockdown untuk menangani ledakan kasus Covid-19 di Indonesia. Jokowi masih tetap bersikukuh bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro masih efektif diterapkan.

    "Secara esensi mungkin sama, yaitu soal pembatasan. Akan tetapi, kadar pembatasannya tentu sangat jauh berbeda. Dari dulu sampai sekarang, PPKM Mikro belum pernah terbukti mampu menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan," kata Netty saat dihubungi, Kamis, 24 Juni 2021.

    Netty mengatakan mempertanyakan indikator kesuksesan PPKM Mikro yang membuat pemerintah masih ngotot mempertahankan. Padahal, ia menilai selama ini PPKM Mikro tidak cukup ampuh mengurangi mobilitas masyarakat.

    Apalagi, ia melihat implementasi PPKM Mikro juga sangat sulit dilakukan. Pasalnya, hampir tak mungkin untuk mengawasi masyarakat satu per satu agar taat protokol kesehatan.

    "Saya meragukan kesiapan aparat kita baik secara kuantitas maupun kemampuan persuasif dalam menghadapi masyarakat," kata Netty.

    Sedangkan penerapan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan ia nilai bisa sangat terasa. Berbagai tempat yang mau dituju masyarakat itu tutup atau tidak beroperasi, sehingga mobilitas masyarakat bisa turun drastis.

    "Saya berharap pemerintah memperbaiki disaster management dalam penanganan pandemi Covid-19 ini dari urusan hulu sampai ke hilir," kata Netty.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.