Klaim Tak Pegang Data TWK Pegawai KPK, Kepala BKN Sebut Ada di TNI dan BNPT

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat memberi keterangan usai pemeriksaan di  Komnas HAM, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juni 2021. Tempo/Egi Adyatama

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat memberi keterangan usai pemeriksaan di Komnas HAM, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juni 2021. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan tak memegang data lengkap hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, ia tak bisa menyanggupi keinginan sejumlah pegawai KPK yang meminta data lengkap hasil tes tersebut.

    Selama ini, ia mengatakan BKN hanya menerima hasil TWK dalam bentuk kumulatif. Hasil ini ia sebut tertulis dalam bentuk dokumen yang tersegel dan sudah serahkan seluruhnya ke KPK.

    "Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu. Karena ini dokumennya bersifat akumulasi, agregat, bukan detil orang per orang," kata Bima dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa 22 Juni 2021.

    Karena itu, ia mengatakan jika diminta oleh para pegawai KPK, maka ia harus meminta data itu pada pemilik instrumen yakni Dinas Psikologi Angkatan Darat yang melakukan wawancara, dan di BNPT yang melaksanakan profiling.

    Meski begitu, ia mengatakan kedua instansi itu telah mengatakan bahwa data itu bersifat rahasia. Dinas Psikologi Angkatan Darat mengatakan berdasarkan Ketetapan Panglima TNI itu rahasia.

    "Saya tanya BNPT, ini kalau profiling bisa tidak diminta? Profiling ini didapatkan dari suatu aktifitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara," kata Bima.

    Meski begitu, ia mengatakan seluruh informasi di Indonesia ini semuanya bisa dibuka bila sudah ada ketetapan pengadilan. Alasannya, supaya orang-orang yang memiliki informasi ini tidak disalahkan karena melanggar aturan.

    "Saya sebagai asesor punya kode etik kalau saya menyampaikan seseuatu yang pada sifatnya rahasia jabatan saya, saya bisa kena pidana," kata Bima.

    Sebelumnya, diketahui sejumlah pegawai KPK meminta delapan poin informasi dan data melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK terkait pelaksanaan TWK.

    Baca: Cabut Permohonan di MK, Pegawai KPK akan Gugat Hasil TWK ke PTUN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.