Ketua DPP Tegaskan Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Jauh dari Sikap PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partai menolak adanya gagasan masa jabatan presiden 3 periode. Hal ini disampaikan Basarah dalam acara rilis hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD" yang digelar virtual.

"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP," kata Basarah, Ahad, 20 Juni 2021.

Basarah mengatakan Presiden Joko Widodo tak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode. Jokowi, kata dia, bahkan melontarkan ungkapan satire menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode mau mencari muka, menampar, dan menjerumuskan dirinya.

"Jadi kalau subyeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih MPR. Jika ada amandemen UUD 1945, ucap dia, PDIP ingin amandemen terbatas hanya untuk menambah kewenangan MPR menetapkan haluan negara.

Basarah berujar, PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen konstitusi jika agendanya mengarah pada perubahan masa jabatan presiden. "Kalau ada agenda itu secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut, apalagi misalkan ada gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode," kata Basarah.

Hasil survei SMRC mencatat 74 persen responden ingin agar masa jabatan presiden dipertahankan dua periode saja. Namun saat ditanya sikap jika Jokowi maju kembali sebagai capres 2024, sebanyak 40,2 persen menyatakan setuju. Dari yang setuju ini, 66 persen merupakan massa pemilih PDIP.

Sejumlah pakar hukum menilai wacana masa jabatan presiden 3 periode berbahaya dan mengancam iklim demokrasi di Indonesia. Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Wiratraman, mengatakan penambahan masa jabatan presiden berpotensi memunculkan pemerintah yang cenderung diktator.

Baca juga: Sejumlah Menteri dan Eks Pejabat Diduga Rancang Jokowi 3 Periode

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO