Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Bansos, Eks Anak Buah Juliari Jelaskan Soal Honor Pedangdut Cita Citata

Reporter

image-gnews
Pedangdut Cita Rahayu alias Cita Citata bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 26 Maret 2021. Cita Citata diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan Pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 di Kementerian Sosial dengan tersangka Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pedangdut Cita Rahayu alias Cita Citata bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 26 Maret 2021. Cita Citata diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan Pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 di Kementerian Sosial dengan tersangka Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kukuh Ary Wibowo selaku tim teknis bidang komunikasi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui ada pemberian honor untuk pedangdut Cita Citata saat acara hiburan di sela rapat pimpinan Kementerian Sosial, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

"Saya dengar ada artis yang datang, ada Cita Citata," kata Kukuh saat menjadi saksi saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

Kukuh menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19.

Dalam dakwaan disebutkan adanya pembayaran kepada "event organizer" untuk honor artis Cita Citata dalam acara makan malam dan silaturahmi Kementerian Sosial RI, di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo pada 27 November 2020 sebesar Rp 150 juta.

"Kurang tahu siapa yang mendatangkan, tapi kalau diberikan (honor) pasti," ujar Kukuh.

Namun Kukuh mengaku tidak ingat berapa honor yang diberikan ke Cita Citata.

"Kalau tidak ingat berarti pernah ingat, makanya jangan main-main dengan logika. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, kalau tidak ingat berarti di baliknya pernah ingat, begitu loh logikanya. Kalau saudara main logika begitu, saya juga bisa. Berapa," kata ketua majelis hakim Muhammad Damis.

"Mungkin sekitar Rp 3 juta," jawab Kukuh.

"Saya tidak berharap saudara menebak. Saudara terlalu memaksakan diri, berapa tahu tidak," tanya hakim lagi.

"Tidak tahu," jawab Kukuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau begitu kegiatan hiburan bukan dari raker," tanya hakim.

"Bukan, kegiatan hiburan, nyanyi-nyanyi yang mulia," jawab Kukuh.

Pemberian suap dilakukan melalui Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos periode April-Oktober 2020, dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako COVID-19 periode Oktober-Desember 2020.

Sebanyak Rp 32,482 miliar tersebut, uang Rp 14,7 miliar, menurut JPU KPK, sudah diterima oleh Juliari dari Matheus Joko dan Adi Wahyono melalui perantaraan orang-orang dekat Juliari, yaitu tim teknis Mensos Kukuh Ary Wibowo, ajudan Juliari bernama Eko Budi Santoso, dan sekretaris pribadi Juliari Selvy Nurbaity.

Matheus Joko dan Adi Wahyono juga menggunakan "fee" tersebut untuk kegiatan operasional Juliari selaku Mensos dan kegiatan operasional lain di Kemensos, seperti pembelian ponsel, biaya tes swab, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban hingga penyewaan pesawat pribadi.

Usai diperiksa KPK pada 26 Maret, Cita mengaku diundang oleh pihak event organizer (EO) untuk mengisi acara di Labuan Bajo. Ia juga menyatakan tidak mengenal dengan Juliari Batubara (JPB). Namun, ia mengaku sempat bertemu dengan PPK di Kemensos Adi Wahyono (AW) yang juga salah satu tersangka kasus suap bansos.

"Yang mengundang adalah pihak EO. Jadi, saya tidak mengetahui siapapun, apa Bapak Juliari Batubara ini, saya juga tidak kenal sama sekali. Jadi, saya sempat bertemu dengan satu orang, namanya Pak Adi. Betul (Adi Wahyono) yang mengundang saya di EO," ucap Cita Citata.

ANTARA

Baca juga: Kasus Bansos, Cita Citata Ditanya Soal Kesesuaian Honor dengan Tarif Menyanyi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hasto Kristiyanto Tunda Pendaftaran Gugatan Praperadilan Terhadap Penyidik KPK

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Hasto Kristiyanto Tunda Pendaftaran Gugatan Praperadilan Terhadap Penyidik KPK

Tim Hukum Hasto Kristiyanto menunda pendaftaran gugatan praperadilan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.


Tim Hukum Hasto Kristiyanto Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan Hari Ini

1 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Tim Hukum Hasto Kristiyanto Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan Hari Ini

Gugatan itu muncul usai penyidik KPK menyita barang pribadi milik Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto, dengan cara yang dinilai tak sesuai prosedur hukum.


Survei KPK: Masyarakat Anggap Wajar Orang Tua Menyuap dalam Penerimaan Siswa Baru

2 hari lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak, memberikan kata sambutan dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi,  Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. Penilaian Survei Penilaian Integritas 2023 ini menunjukkan risiko Korupsi Indonesia mengalami tren penurunan mencapai di angka 70,97, hasil penilaian dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 93 Kementerian/Lembaga dan 38 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Survei KPK: Masyarakat Anggap Wajar Orang Tua Menyuap dalam Penerimaan Siswa Baru

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 oleh KPK menunjukkan bahwa praktik suap biasa dilakukan masyarakat saat penerimaan siswa baru.


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

2 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Senin Besok, Ini Fakta Baru Kasus Harun Masiku

3 hari lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch membawa kue dan poster bergambar buronan Harun Masiku dalam aksi menuntut penangkapan DPO yang sudah empat tahun buron tersebut, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Senin Besok, Ini Fakta Baru Kasus Harun Masiku

Kasus korupsi Harun Masiku "hidup" lagi setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi baru-baru ini. Seperti apa fakta terbaru kasus Harun Masiku?


Diperiksa KPK Senin Besok, Apa Hubungan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Kasus Harun Masiku?

3 hari lalu

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan kasus dugaan penyebaran berita bohong soal pengungkapan kecurangan Pemilu 2024 di gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Sebelumnya Hasto dilaporkan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat setelah sesi wawancara di salah satu stasiun TV Nasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Diperiksa KPK Senin Besok, Apa Hubungan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Kasus Harun Masiku?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut disebut-sebut dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku.


Duduk Perkara Kasus Korupsi Kemensos yang Menyeret Khofifah Indar Parawansa

5 hari lalu

Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Duduk Perkara Kasus Korupsi Kemensos yang Menyeret Khofifah Indar Parawansa

Khofifah dilaporkan ke KPK ihwal dugaan korupsi proyek verifikasi dan validasi orang miskin di Kemensos saat dia menjabat sebagai Menteri Sosial.


Khofifah Dilaporkan Atas Dugaan Korupsi Saat Jadi Mensos, KPK: Masih Proses Verifikasi dan Telaah

5 hari lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Dok Muslimat NU
Khofifah Dilaporkan Atas Dugaan Korupsi Saat Jadi Mensos, KPK: Masih Proses Verifikasi dan Telaah

KPK menyatakan laporan terhadap Khofifah masih dalam proses verifikasi dan telaah di bagian pengaduan masyarakat.


Kemendagri Jamin ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024, Singgung Pelarangan Politisasi Bansos

6 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kemendagri Jamin ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024, Singgung Pelarangan Politisasi Bansos

Kemendagri menyatakan bahwa ASN telah dibekali prinsip untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024 berlangsung.


Kemensos Klaim Sudah Kembalikan Dana Bansos yang Tidak Bertransaksi ke Kas Negara

6 hari lalu

Warga menunggu panggilan saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Kemensos Klaim Sudah Kembalikan Dana Bansos yang Tidak Bertransaksi ke Kas Negara

Kemensos telah menindaklanjuti rekomendasi BPK mengenai sisa dana bansos yang belum disetor ke kas negara.