Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendagri Tito Jelaskan Alasan Perubahan Jadwal Pemilu 2024

Reporter

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan jadwal Pemilu 2024 yang disebutkan akan digelar pada 28 Februari bukan keputusan resmi atau final. Mendagri menuturkan jadwal pada 28 Februari itu merupakan usulan dari KPU pusat setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024.

"KPU menyampaikan 28 Februari dengan alasan kesiapan anggaran sudah ada. Kemudian dilaksanakan sebelum Ramadan untuk menghindari kelelahan petugas. Nah, diambil 28 Februari, tapi ini belum menjadi keputusan resmi," ujar Tito, Rabu, 9 Juni 2021.

Menurut dia, jadwal tersebut bisa berubah dari yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum jika ada pertimbangan lain. Salah satu yang kini menjadi perhatian ialah pada 28 Februari 2024 akan ada Hari Raya Galungan. 

"Mungkin ada yang menyampaikan ke publik 28 Februari adalah Hari Raya Galungan. Otomatis harus exercise dan itu tidak bisa berlaku. Apa yang dilakukan berikutnya, nanti akan dilakukan rapat kembali, rapat exercise bukan rapat final loh," tutur Mendagri.

Nantinya, ia menilai, pemerintah akan mengkaji bersama Bawaslu maupun Komisi II DPR RI terhadap rencana jadwal Pemilu 2024. "Nanti kita akan bertemu kembali untuk melihat tanggalnya yang mana yang pas untuk pilpres dan pilkada. Sehingga risiko overlaping-nya menjadi rendah," kata mantan Kapolri ini.

Mendagri menjelaskan amanat UU Pemilu menyebutkan pemilu presiden-wakil presiden akan digelar bersamaan dengan legislatif, DPRD, dan digelar pada 2024. Sementara pada UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah spesifik disebut pemilihan pada November 2024.

Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan peluang terjadinya Pilpres dua putaran. Bila melihat pelaksanaan Pilpres 2019, pemilihan digelar pada April dan berjalan hanya satu putaran. 

Sementara bila ada dua putaran Pilpres di 2024, maka penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 bisa jadi tabrakan dengan Pilkada serentak 2024.

"Nanti akan tabrakan overlaping pekerjaan yang sangat berat sekali. Pilpresnya belum selesai, pilkadanya sudah dimulai, itu akan berat. Maka KPU berusaha exercise, gap waktunya lebih longgar. Hitungan mereka baiknya Januari, Februari, Maret," kata Tito.

Mendagri menuturkan jika Pemilu 2024 digelar pada Januari, persoalan yang muncul ialah anggaran yang biasanya belum cair pada tahun anggaran. Sedangkan pada Maret diperkirakan akan ada bulan puasa atau Ramadan. Jika Pemilu 2024 berjalan saat Ramadan berpotensi memicu kelelahan bagi petugas.  

"Sehingga mereka (KPU) meng-exercise April terlalu mepet dengan pilkada. Menurut KPU yang baik adalah di bulan Februari. Sehingga waktu exercise mereka, exercise ya (bukan final), diajukanlah 28 Februari," tutur Mendagri Tito ihwal jadwal Pemilu 2024.

Baca juga: Kemendagri Usul Anggaran Persiapan Pemilu 2024 Rp Rp1,902 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

1 jam lalu

Purnawirawan Polri Dharma Pongrekun dan Insinyur Teknik Elektro R. Kun Wardana Abyoto resmi menyerahkan berkas dukungan bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen pada Ahad malam, 12 Mei 2024 di Gedung KPU Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

KPU Jakarta mengumumkan bahwa pasangan calon perseorangan Dharma-Kun harus memperbaiki data faktual.


Andika Perkasa: PDIP Harus Menang Pilkada secara Terhormat

22 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, menemui awak media usai dirinya menghadiri acara Kick and Speak Alumni SMA TOP GAN di Triboon Hub, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Ahad siang, 28 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Andika Perkasa: PDIP Harus Menang Pilkada secara Terhormat

Andika Perkasa berharap dalam menghadapi Pilkada 2024 seluruh kader PDIP harus tetap menjaga optimisme untuk meraih kemenangan.


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

1 hari lalu

Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di jalan raya Ciputat, Tangerang Selatan dimasa tenang pencoblosan, Senin 7 Desember 2020. Sejumlah alat peraga kampanye Pilkada 2020 Kota Tangerang Selatan masih terpantau terpasang di beberapa titik dimana KPU menetapkan jadwal masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Tempo/Nurdiansah
Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

Lembaga pendidikan diwanti-wanti tetap kritis menjelang Pilkada serentak pada tahun ini.


Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika wartawan menanyakan kapan Surpres itu akan dikirim.


Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

2 hari lalu

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawaid di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan aturan tersebut menyulitkan partai bila ingin mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah.


Cara Cek TPS Pilkada 2024 Online dan Daftar sebagai Pemilih

2 hari lalu

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) meihat calon yang akan dipilih saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Muaro Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
Cara Cek TPS Pilkada 2024 Online dan Daftar sebagai Pemilih

Cara cek TPS Pilkada 2024 bisa melalui situs Cek DPT Online KPU. Ketahui juga cara mendaftarkan diri sebagai pemilih secara online.


Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

2 hari lalu

Ketua DPD RI periode 2009-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku berjudul Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman
Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Irman Gusman merupakan eks Ketua DPD RI periode 2009-2016. Dia dipecat setelah menjadi tersangka kasus korupsi impor gula Perum Bulog.


Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Jaksa Agung Wajibkan Jajarannya Netral di Pilkada 2024

3 hari lalu

Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Jaksa Agung Wajibkan Jajarannya Netral di Pilkada 2024

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan pesan kepada jajarannya mengenai pilkada serentak 2024.


Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

3 hari lalu

Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto saat diwawancara soal baliho kampanye di Denpasar, Sabtu, 20 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

PSI Bali tetap mendukung kampanye Pilkada 2024 yang ramah lingkungan.