Ketua MPR Minta Pemerintah Hentikan Ketergantungan Impor Alat Kesehatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjual perlengkapan peralatan medis tengah menata masker medis di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu, 9 Desember 2020. Keberadaan masker medis yang sempat langka di awal pandemi, kini mudah dicari dengan harga terjangkau. Tempo/Tony Hartawan

    Penjual perlengkapan peralatan medis tengah menata masker medis di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu, 9 Desember 2020. Keberadaan masker medis yang sempat langka di awal pandemi, kini mudah dicari dengan harga terjangkau. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menghentikan ketergantungan impor penyediaan alat kesehatan dari negara lain. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

    "Langkah itu agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dan tuan rumah di negara sendiri," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021.

    Dia menjelaskan di tengah pandemi Covid-19, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand dan masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu, menurut dia, jangan sampai geliat kepedulian masyarakat terhadap sektor kesehatan ini justru dinikmati oleh negara lain.

    Dia menjelaskan, pada tahun 2021 pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan hingga Rp300 triliun.

    "Menurut Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab), merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran dalam APBN 2019 untuk pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit-rumah sakit pemerintah sekitar Rp9 triliun. Pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp18 triliun karena pandemi Covid-19," ujarnya.

    Dia menilai jika angka tersebut digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta, total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rata-rata berkisar Rp50 triliun per-tahun.

    Karena itu menurut dia sangat disayangkan jika anggaran pengadaan Alkes sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen Alkes luar negeri.

    Politikus Partai Golkar itu mengutip data Kementerian Perindustrian bahwa kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan, sebanyak 90 persen dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan.

    "Tantangannya, pemerintah harus terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi," katanya.

    Bamsoet menilai, target pemerintah mengurangi impor farmasi dan alat kesehatan mencapai 35 persen pada akhir tahun 2022, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi dan alat kesehatan.

    Dia juga mengutip riset Patients Beyond Borders yang memperlihatkan warga Indonesia sangat gemar berobat ke luar negeri. Peningkatannya cukup tajam, dari 350 ribu warga yang berobat ke luar negeri di tahun 2006 menjadi 600 ribu di tahun 2015.

    "Total pengeluaran per tahun yang dikeluarkan penduduk Indonesia untuk berobat ke luar negeri bisa mencapai USD 11,5 miliar, 80 persennya dihabiskan di Malaysia," katanya.

    Bamsoet mengatakan warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena alat kesehatannya yang sangat lengkap, biayanya yang lebih murah dan pelayanannya lebih nyaman.

    Padahal, menurut dia, dengan sumber daya manusia dan sumber daya rumah sakit yang dimiliki, Indonesia sebetulnya bisa menjadi tuan rumah bagi warganya dalam berobat.

    Bahkan Bamsoet menilai, Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama dalam wisata medis, menjadi tempat yang nyaman bagi warga dunia berobat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.