TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah Arab Saudi hingga kini belum memberikan kepastian kuota haji. Padahal, berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji Kemenag, tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir.
“Berdasarkan simulasi yang kami lakukan, jika jemaah diberangkatkan sebanyak 5 persen saja, maka kita semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota pada 25 Mei 2021. Itu sudah lewat,” kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi Agama DPR, Senin, 31 Mei 2021.
Yaqut mengatakan, jika jemaah diberangkatkan hanya 1,8 persen, harusnya kepastian kuota didapat pada 28 Mei. Bahkan, waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara di Arab Saudi hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan.
Menurut Yaqut, hal ini juga berdampak pada penyiapan layanan haji oleh pemerintah Indonesia yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Misalnya, kontrak penerbangan, pelunasan Bipih, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik dan lain sebagainya. “Yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” kata dia.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai, bila tahun ini pemberangkatan jemaah haji terpaksa harus kembali batal seperti tahun lalu, bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia.
“Sepertinya jemaah haji belum tentu berangkat di tahun ini. Saya kira bila ini terjadi (pembatalan pemberangkatan) ini kesalahannya bukan di Indonesia, jika Arab Saudi menutup akses bagi jemaah haji di luar 11 negara,” kata Yandri.
Menurut Yandri, selama ini DPR telah memantau usaha maksimal pemerintah Indonesia serta mengapresiasi upaya tersebut. “Pemerintah Indonesia secara maksimal untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun ini. Mitigasinya luar biasa, dari segala persiapan secara teknis, kami sudah melihat kesungguhan dari Kementerian Agama,” ucapnya.
