TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perangkat Polri seperti Bareskrim dan Direktorat Tindak Pidana Siber serta Badan Siber dan Sandi Negara menginvestigasi tuntas dugaan kebocoran data kependudukan 297 juta warga Indonesia. Bocornya data tersebut diduga berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan persoalan kecil namun sangat serius," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat 21 Mei 2021.
Dia menilai, di era teknologi informasi saat ini data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga. "Kedaulatan data menunjukan kedaulatan sebuah bangsa bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan, data adalah new oil, yaitu lebih berharga dari minyak," katanya.
Selain ada kepentingan ekonomi yang tidak proper, kata dia, kebocoran data tersebut menyangkut keamanan privasi warga negara Indonesia. "Sekaligus menunjukkan perangkat hukum keamanan siber kita tidak kuat," ujarnya.
Ia mengatakan selain kejadian tersebut, tren kejahatan siber juga semakin meningkat misalnya berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi sebanyak 4.250 laporan kejahatan siber.
"Pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 4.586 laporan, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 4.360 laporan," katanya.
Menurut dia, selain kebocoran data, kejahatan siber memiliki ragam jenis, antara lain penipuan daring, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik perbankan, intersepsi ilegal, hingga pengubahan tampilan situs dan gangguan sistem manipulasi data.
Politisi Partai Golkar itu mengutip data Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN mencatat pada Januari-November 2020 terdapat 423 juta serangan siber ke Indonesia. Data tersebut, menurut dia, meningkat tajam pada tahun 2019 yang berjumlah 290,3 juta, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 232,4 juta jiwa.
Baca: Kebocoran Data Penduduk RI, PAN Usul DPR Segera Panggil Direksi BPJS Kesehatan
