Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

23 Tahun Reformasi: Kisah Golkar yang Digagas Soekarno Lalu Jadi Alat Orba

image-gnews
Logo Partai Golkar
Logo Partai Golkar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998 sempat disangka bakal menyapu Golkar—organisasi politik terbesar pendukung rezim Orde Baru—dari kancah perpolitikan. Golkar—yang kemudian bersalin nama menjadi Partai Golkar—dianggap turut menanggung dosa-dosa Orde Baru sehingga harus dihukum. Pada 2001, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahkan mengeluarkan dekrit untuk membekukan partai berlambang pohon beringin ini.

Menurut catatan Tempo, hingga 2003, desakan untuk membubarkan Golkar masih santer terdengar lewat aksi-aksi mahasiswa. Namun Golkar justru meraih masa keemasan menjadi pemenang Pemilu 2004 dengan perolehan suara 21,58 persen. Padahal di Pemilu 1999, atau setahun setelah Soeharto mundur, suara Golkar anjlok dari 74,51 persen menjadi 22,44 persen, menempatkannya di bawah PDI Perjuangan yang baru didirikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Perolehan suara Golkar di Pemilu 2004 mengungguli suara PDI Perjuangan sebesar 18,53 persen dan Partai Persatuan Pembangunan dengan 10,57 persen. “Golkar sadar mereka harus adaptasi cepat dengan situasi yang berubah. Kalau tidak, mereka akan lewat,” kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada Tempo, Kamis, 20 Mei 2021.

Arya mengatakan Golkar berhasil beradaptasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Akbar Tandjung. Akbar mendesain tranformasi kepartaian dengan membuat paradigma baru Partai Golkar. Alhasil, menurut Arya, Golkar sukses memutus koneksi dengan Orde Baru yang membesarkan namanya. “Pasca-Reformasi mereka sudah selesai dengan Orde Baru,” kata Arya.

Golkar sebenarnya lahir dari ide Presiden Soekarno. Sejarawan David Reeve dalam bukunya Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika (2013) mengatakan Golkar adalah gagasan Soekarno. Sekitar 1955, setelah beberapa kunjungannya ke luar negeri, Soekarno mengembangkan diskursus politik yang mengusulkan untuk ‘mengubur partai-partai’. Sukarno mengusulkan untuk menggantikan partai-partai tersebut dengan Golkar, atau yang pada saat itu dikenal sebagai ‘golongan fungsionil’.

Konsepnya ialah adanya perwakilan golongan-golongan dalam masyarakat, misalnya golongan petani—terlepas dari apa pun ideologi (nasionalis, agama, komunis) ataupun sukunya. Idenya, dalam pemilihan umum, rakyat akan memilih kandidat yang mewakili golongan mereka.

Masih menurut David Reeve, Angkatan Darat kemudian merebut gagasan ini dari Sukarno. Pada akhir 1959, Angkatan Darat lebih dulu membentuk berbagai organisasi Golkar, sedangkan Presiden Sukarno belum membentuk satu pun. Sejak 1960-1965, Angkatan Darat terus mengembangkan organisasi-organisasi jenis Golkar. Namun tujuannya lebih sebagai senjata melawan Partai Komunis Indonesia ketimbang sebagai bentuk perwakilan.

Pada 1964, berbagai organisasi kekaryaan disatukan ke dalam Sekber Golkar. Tiga tahun kemudian, Soeharto mengambil alih Sekber Golkar. Kepemimpinan lama disingkirkan dan diganti dengan orang-orang Orde Baru. Inilah saat Golkar di-Orde Baru-kan. Empat tahun berselang di Pemilu 1971, Golkar meraih kemenangan besar dengan perolehan suara 62,8 persen.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, mengatakan besarnya Golkar di era Orde Baru disokong sejumlah faktor. Mulai dari pendanaan, ketokohan, struktur, dukungan tentara, hingga pencitraan buruk kepada partai-partai lain. Ia mengatakan, dualisme kepemimpinan PDI oleh Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri yang berujung pada peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 adalah contoh jelas bagaimana Orde Baru ‘menyetir’ partai selain Golkar.

“Ada pelemahan partai, narasi pembangunan yang didengungkan, hingga dipakainya perangkat birokrat sampai ke level hansip untuk memenangkan Golkar,” kata Firman kepada Tempo, Kamis, 20 Mei 2021.

Firman mengatakan Golkar sebenarnya lahir sebagai gagasan ‘antipartai’. Namun kenyataannya Golkar menjadi sebuah partai. Bukan cuma itu, gagasan perwakilan golongan pun resmi menghilang setelah Munas IV pada Oktober 1988 memutuskan perubahan nama organisasi menjadi GOLKAR.

Selanjutnya: penyebab Golkar masih bisa bertahan sampai sekarang...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

47 menit lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.


Hari-hari Usai 12 Mei 1998, Tragedi Trisakti yang Berujung Reformasi

7 jam lalu

Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar Malam Berkabung di Monumen Tragedi 12 Mei, Grogol, Jakarta Barat, Jumat malam 27 September 2019. Mereka berkabung atas tiga korban tewas terkait demonstrasi menolak RUU bermasalah dan revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/HALIDA BUNGA FISANDRA
Hari-hari Usai 12 Mei 1998, Tragedi Trisakti yang Berujung Reformasi

Lahirnya reformasi 21 Mei 1998 tidak terlepas dari serangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya yang diwarnai darah tumpah termasuk Tragedi Trisakti.


Alasan Pakar Sebut Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Berpotensi Rebut Hati Pemilih di Pilkada Jateng

11 jam lalu

Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berswafoto bersama Raffi Ahmad dan Iko Uwais saat acara makan siang bersama di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. Dokumentasi Tim Media Prabowo
Alasan Pakar Sebut Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Berpotensi Rebut Hati Pemilih di Pilkada Jateng

Pakar menilai Raffi Ahmad belum memiliki kinerja politik bagus, tapi Dico Ganinduto menunjukkan kinerja baik sebagai Bupati Kendal.


Polemik Kenaikan UKT di Sejumlah PTNBH, Wakil Ketua Komisi X DPR: Tidak Logis dan Tidak Relevan

11 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Dok/Man
Polemik Kenaikan UKT di Sejumlah PTNBH, Wakil Ketua Komisi X DPR: Tidak Logis dan Tidak Relevan

Polemik kenaikan UKT menuai respons dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR menyebut kebaikan tersebut tidak logis dan tidak relevan.


Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

14 jam lalu

Prabowo Subianto (kiri) dan Megawati Soekarnoputri. TEMPO/ Subekti
Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

Basarah menganggap pernyataan Prabowo itu membuktikan keberhasilan PDIP mengembalikan status, peran, dan nama baik Sukarno.


Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

22 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.


PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

23 jam lalu

Bakal calon Wali Kota Depok dari PKS Imam Budi Hartono dan bakal calon Wakil Wali Kota Depok dari Golkar Ririn Farabi Arafiq pada Pilkada Depok 2024. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)
PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

Imam mengatakan pasangan Imam-Ririn untuk Pilkada Depok 2024 berencana melakukan deklarasi secepatnya.


Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) menghadiri acara halalbihalal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Senin, 15 April 2024. Airlangga didampingi sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengikuti agenda tersebut. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

Airlangga Hartarto meminta semua pihak menunggu proses pembentukkan kabinet Prabowo.


PAN Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta, Airlangga Hartarto: Belum Ada Penugasan dari Golkar

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan bergabungnya Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta, Airlangga Hartarto: Belum Ada Penugasan dari Golkar

Airlangga Hartarto menyatakan belum ada penugasan final terkait majunya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.


Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama, Ketum Golkar: Silakan Kalau Mau Oposisi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Tempo/Defara
Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama, Ketum Golkar: Silakan Kalau Mau Oposisi

Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dalam pemerintahan selalu ada yang mendukung atau menjadi koalisi dan menjadi oposisi.