Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Komentar Otak Sungsang, LBH PP Muhammadiyah Minta Ngabalin Diberhentikan

image-gnews
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan ucapan tidak sopan yang dilontarkan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut otak sungsang terhadap Busyro Muqoddas. Mereka melihat ucapan itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"KSP yang merupakan representasi dari sikap presiden seharusnya memberikan pernyataan yang santun dan menentramkan," kata Direktur LBH PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho di Solo, Senin 17 Mei 2021.

Pernyataan Ngabalin tersebut justru berdampak menyakiti hati masyarakat dan merusak citra presiden sebagai pemimpin tertinggi negara.

Menurutnya, LBH PP Muhammadiyah tidak akan menanggapi pernyataan Ngabalin itu secara serius. Pihaknya juga tidak akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata terkait pernyataan itu.

Meski demikian, LBH PP Muhammadiyah mendesak agar Kepala KSP Moeldoko melakukan evaluasi dan memberhentikan Ali Mochtar Ngabalin sebagai staf ahli utama. "Agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari," kata Taufiq beralasan.

Selain itu, LBH PP Muhammadiyah juga akan tetap konsisten mendukung langkah Busyro Muqoddas dalam melawan segala bentuk upaya pelemahan KPK, sejak mulai dari revisi UU KPK hingga penonaktifan 75 pegawai KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya melontarkan pernyataan menyerang para pengkritik tes wawasan kebangsaan untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam wawancara dengan salah satu media massa nasional, Ngabalin menyebut para pengkritik tes wawasan kebangsaan tidak saja tolol, tapi berotak sungsang.

Sejatinya ada banyak kalangan yang mengkritik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Mereka datang dari latar belakang akademisi, aktivis, organisasi dan tokoh keagamaan, dan lainnya. Busyro Muqoddas termasuk salah satu tokoh yang kencang mengkritik tes wawasan kebangsaan serta upaya pelemahan KPK selama ini.

AHMAD RAFIQ

Baca: Ponsel 8 Anggota ICW Diretas, Mulai dari Robocall hingga Order Fiktif

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

FPN Serukan NU-Muhammadiyah Bersatu Kepung Kedutaan AS: Hentikan Bantuan Militer ke Israel

9 hari lalu

Ratusan umat muslim melakukan aksi Indonesia For Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Jumat 7 Juni 2024. Dalam aksinya massa mengutuk apa yang terjadi di Gaza, Palestina, merupakan genosida dan pelanggaran HAM berat. Perbuatan Israel adalah bentuk kezaliman yang melanggar hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TEMPO/Subekti.
FPN Serukan NU-Muhammadiyah Bersatu Kepung Kedutaan AS: Hentikan Bantuan Militer ke Israel

NU dan Muhammadiyah harus bersatu kepung kedutaan Amerika, untuk menekan pemerintah AS agar menghentikan dukungan militernya terhadap Israel.


Harapan PP Muhammadiyah dan PBNU kepada Prabowo-Gibran

12 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandatangani naskah berita acara dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Harapan PP Muhammadiyah dan PBNU kepada Prabowo-Gibran

PP Muhammadiyah berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan dengan Asta Cita.


Profil Abdul Mu'ti, Tokoh Muhammadiyah yang Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

12 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam acara Launching Program 1000 Cahaya Majelis Lingkungan Hidup di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Profil Abdul Mu'ti, Tokoh Muhammadiyah yang Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Prabowo memilih tokoh Muhammadiyah, Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini profilnya.


Muhammadiyah Mendesak Pemerintahan Prabowo Bersihkan Kampus dari Plagiasi dan Obral Gelar

12 hari lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Dok.istimewa.
Muhammadiyah Mendesak Pemerintahan Prabowo Bersihkan Kampus dari Plagiasi dan Obral Gelar

PP Muhammadiyah mendesak Prabowo Subianto membersihkan perguruan tinggi dari praktik seperti plagisasi dan obral gelar doktor.


Prabowo Dilantik Gantikan Jokowi, Muhammadiyah Berharap Kampus Bersih dari Plagiarisme dan Obral Gelar

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan) memberikan salam dalam pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti sidang paripurna MPR pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Prabowo Dilantik Gantikan Jokowi, Muhammadiyah Berharap Kampus Bersih dari Plagiarisme dan Obral Gelar

Prabowo telah resmi menjabat sebagai Presiden RI ke-8 gantikan Jokowi pada Minggu, 20 Oktober 2024, dan langsung membentuk Kabinet Merah Putih.


Prabowo Pilih Irfan Yusuf Hasyim Bakal Jadi Ketua Badan Haji dan Umroh, Berikut Profil Cucu Pendiri NU

13 hari lalu

Irfan Yusuf Hasyim. Instagram
Prabowo Pilih Irfan Yusuf Hasyim Bakal Jadi Ketua Badan Haji dan Umroh, Berikut Profil Cucu Pendiri NU

Cucu pendiri NU, Irfan Yusuf Hasyim digadang-gadang menjadi Kepala Badam Haji dan Umrah pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini profilnya.


Ganjar Baca Peluang Kemenangan Hasto Wardoyo di Tengah Basis Muhammadiyah Yogyakarta

15 hari lalu

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. TEMPO/Oton
Ganjar Baca Peluang Kemenangan Hasto Wardoyo di Tengah Basis Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta dikenal memiliki basis massa besar dari kalangan Muhammadiyah. Bagaimana peluang Hasto Wardoyo di Pilkada Yogyakarta.


Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti Pilihan Prabowo Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

17 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang bakal menjadi calon Menteri/Kepala Lembaga negara untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti Pilihan Prabowo Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Bagaimana respons pakar pendidikan?


Busyro Minta Prabowo Terbitkan Perpu Kembalikan UU KPK yang Lama

17 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Busyro Minta Prabowo Terbitkan Perpu Kembalikan UU KPK yang Lama

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto membuat Perpu untuk kembalikan UU KPK lama dalam 100 hari kerja.


Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah Politik

17 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dalam podcast Bocor Alus Tempo di UGM, Yogyakarta, 26 Agustus 2024. (Youtube@tempo.co)
Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah Politik

PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk politik uang dalam Pilkada 2024. Muhammadiyah menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi.