Pertanyaan Tata berikutnya ialah perbedaan tim pewawancara dalam tes wawasan kebangsaan. Ada yang diwawancarai oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, TNI AD, tetapi ada pula yang diwawancarai pihak Badan Kepegawaian Negara.
Begitu pula jumlah pewawancara bervariasi antara satu dan dua orang. "Apa pembedanya?" kata Tata.
Tata mengatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan berlangsung di kantor BKN. Namun ketika itu, tak ada pihak KPK yang ikut mengawal berjalannya proses asesmen itu. Menurut Tata, kondisi ini menyulitkan pegawai KPK ketika mereka ingin mengadukan perlakuan tak menyenangkan saat wawancara atau ingin menanyakan hasil tes masing-masing.
Tata pun mengaku semakin bingung setelah mendapatkan Surat Keputusan hasil tes wawasan kebangsaan yang menonaktifkan 75 pegawai yang tak lolos. SK yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri itu juga memerintahkan pegawai yang tak lolos untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan langsung.
Menurut Tata, tak ada kejelasan sampai kapan ia dan 74 pegawai KPK lainnya menunggu keputusan selanjutnya. Ia sempat mempertanyakan kepada atasannya ihwal apakah harus datang atau tak lagi diperbolehkan ke kantor, tetapi atasannya pun mengaku tidak tahu.
"Sampai sekarang saya masih bingung. Ini bukan sekadar tentang lolos tidak lolosnya, tapi validitas dan pertanggungjawaban dari proses ini," kata dia.
Baca juga: Ketua WP KPK Sebut 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Sudah Tak Bisa Bertugas
BUDIARTI UTAMI PUTRI
