Pegawai KPK: Penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan Inisiatif Firli Bahuri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lambang KPK tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Penutupan lambang lembaga antirasuah itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpinan hingga pegawai KPK untuk memprotes revisi UU KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Lambang KPK tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Penutupan lambang lembaga antirasuah itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpinan hingga pegawai KPK untuk memprotes revisi UU KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pegawai KPK Harun Al Rasyid menyebut penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan adalah inisiatif pribadi Firli Bahuri. Dia mengatakan keputusan itu tidak dibuat bersama pimpinan lainnya. “Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan,” kata di saat dihubungi, Rabu, 12 Mei 2021.

    Harun adalah Ketua Satuan Tugas Penyelidikan di KPK. Dia adalah orang yang ikut melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama Bareskrim Polri. Dia menjadi satu di antara 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes dan saat ini dinonaktifkan oleh Firli.

    Harun mengatakan sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pimpinan lainnya. Pimpinan lain, kata dia, mengatakan bahwa KPK saat ini sudah tidak menerapkan prinsip kolektif kolegial. Harun diminta untuk memahami kondisi KPK belakangan. Namun, dia menyayangkan sikap pimpinan lainnya yang hanya diam saja mengenai terancam dipecatnya 75 pegawai lewat dalih tes wawasan kebangsaan.

    Dia berharap pimpinan lainnya mau mengungkapkan ke publik, bahwa pernyataan Firli Bahuri yang menyatakan tes ini adalah keputusan lima pimpinan adalah tidak benar. Dia yakin, bila pimpinan lainnya mau bersuara maka permainan ini akan segera berakhir.

    ADVERTISEMENT

    “Andai saja pimpinan lainnya berani menyatakan ke publik bahwa yang disampaikan oleh Ketua KPK, bahwa pelaksaan tes itu adalah keinginan pimpinan secara kolektif kolegial tidak benar dan omong kosong, pasti sudah game over permainan ini,” kata dia.

    Indonesia Corruption Watch menilai tes wawasan kebangsaan menyalahi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam UU KPK hasil revisi itu, tidak ada pernyataan bahwa untuk melakukan alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara harus melalui Tes Wawasan Kebangsaan. “Ini adalah upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang sedang melakukan pengusutan kasus besar di KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

    Baca juga: Soroti Kisruh KPK, Faisal Basri Sebut Rezim Sudah Bangkrut Secara Moral


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selain Makan di Warteg, Ini Sejumlah Kegiatan Asyik yang Bisa Dilakukan 20 Menit

    Ternyata ada banyak kegiatan positif selain makan di warteg yang bisa dilakukan dalam waktu 20 menit. Simak sejumlah kegiatan berikut...