Amien Rais Dirikan Partai Ummat, Loyalis Bantah Upaya Selamatkan Keluarga

Amien Rais, pendiri Partai Ummat. Instagram/@amienraisofficial

TEMPO.CO, Yogyakarta - Politisi senior Amien Rais akan memimpin deklarasi Partai Ummat secara daring pada Kamis 29 April 2021. Amien Rais digadang-gadang sebagai Ketua Majelis Syuro partai tersebut. Sedangkan mantunya, Ridho Rahmadi disebut-sebut akan didapuk Ketua Umum.

Orang dekat Amien Rais yang juga mantan Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin menepis jika Partai Ummat adalah ambisi Amien Rais untuk menyelamatkan keluarganya pasca ricuh Kongres V PAN di Kendari 2020 silam.

"Logika menyelamatkan keluarga itu bagaimana perspektif dan ukurannya? Hanafi Rais kan saat itu punya jabatan yang tinggi sebagai wakil ketua umum PAN, ketua Fraksi DPR RI, tapi memilih keluar sebelum Partai Ummat berdiri," kata Nazaruddin Selasa petang 27 April 2021.

Pasca kongres di Kendari, Amien Rais bersama sulungnya Hanafi Rais pilih hengkang dari PAN.

Amien lalu membentuk Partai Ummat. Di PAN sendiri tersisa anak Amien Rais yang lain yakni Mumtaz Rais (Ketua DPP PAN), Baihaqi Rais dan Hanum Rais yang dua-duanya terpilih menjadi legislator PAN di DPRD DIY.

Nazaruddin yang didapuk menjadi Ketua DPW Ummat DIY menyatakan Partai Ummat mungkin baru bisa dikatakan sebagai proyek untuk menyelamatkan keluarga Amien Rais jika anak-anak politisi senior itu didepak atau dipecat.

"Sekarang kan adiknya Hanafi Rais (Mumtaz Rais) juga tetap petinggi PAN, yang sekarang nge-top banget itu," kata Nazaruddin menyindir.

Begitu halnya Baihaqi dan Hanum Rais yang tetap bekerja sebagai anggota dewan di Fraksi PAN DPRD DIY.

"Jadi kalau ada yang bilang Partai Ummat untuk menyelamatkan keluarga Amien Rais logikanya darimana? Kecuali kalau di PAN mereka disingkirkan," kata Nazar.

Nazar mengatakan saat ini Partai Ummat tengah mempersiapkan sejumlah syarat untuk didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Untuk mendapat SK Kemenkumham masih proses, tapi yang perlu saya jelaskan, status partai ini kan didirikan di Yogyakarta, berarti nanti notarisnya juga Yogyakarta," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Baca: Partai Ummat Dideklarasikan Besok: MS Kaban, Buni Yani dan Neno Warisman Gabung






Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

3 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

3 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Gempa Cianjur, Ketum PAN Zulkifli Hasan Beri Bantuan ke Korban Sebesar Rp 500 Ribu per Kepala Keluarga

4 hari lalu

Gempa Cianjur, Ketum PAN Zulkifli Hasan Beri Bantuan ke Korban Sebesar Rp 500 Ribu per Kepala Keluarga

Ketum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan ke korban Gempa Cianjur. Bantuan berupa uang dan juga paket sembako.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

4 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

5 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

7 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

7 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

7 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Nama Anies Baswedan Masuk 9 Capres PAN, Alasan Amanat Indonesia Dibentuk

7 hari lalu

Nama Anies Baswedan Masuk 9 Capres PAN, Alasan Amanat Indonesia Dibentuk

Amanat Indonesia nekat mendeklarasikan tim relawan pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, walaupun berseberangan dengan sikap PAN


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

7 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini