TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan meminta agar pemerintah lebih transparan dalam pengadaan alutsista nasional. Langkah ini diperlukan terutama pasca tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di Perairan Utara Bali.
Koalisi mengatakan kecelakaan yang terjadi pada alutsista nasional bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya sudah pernah ada pesawat tempur F-16 dan Hawk yang jatuh, pesawat angkut Hercules, helikopter MI-17, hingga tenggelamnya kapal angkut TNI.
"Satu hal penting yang selalu luput diperhatikan dari setiap kecelakan alutsista adalah soal tata kelola perawatan dan pemeliharaan alutsista Indonesia. Padahal sangat mungkin masalah karut marutnya tata kelola alutsista di Indonesia dapat memperbesar risiko terjadinya berbagai kecelakaan," kata koalisi dalam keterangannya, Selasa, 27 April 2021.
Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan, terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Mulai dari Centra Initiative, Imparsial, Elsam, LBH Pers, ICW, LBHM, LBH Jakarta, KontraS, ICJR, PILNET Indonesia, HRWG, Walhi Eknas, PBHI Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue, hingga SETARA Institute.
Koalisi mengakui pengadaan alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia, memang sangat penting dan diperlukan. Namun, mereka menegaskan, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
"Dalam praktiknya, beberapa kasus pengadaan alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya korupsi," kata koalisi.
Mereka pun melihat penggunaan alutsista bekas dan alutsista tua telah menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya beberapa kecelakaan. Kondisi alutsista yang berada di bawah standar kesiapan, kata mereka, akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.
Pengadaan alutsista di Indonesia menggunakan Anggaran belanja negara (APBN) untuk yang sangat besar. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista masih jauh dari kata baik.
"Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista, pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen, seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan alutsista," kata mereka.
