Kementerian Agama Akan Luncurkan Kartu Nikah Digital

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kartu nikah dengan kode quick response (QR) yang dapat dibaca dengan menggunakan barcode/QR scanner, yang akan segera diluncurkan Kementerian Agama RI. Dok. Istimewa

    Kartu nikah dengan kode quick response (QR) yang dapat dibaca dengan menggunakan barcode/QR scanner, yang akan segera diluncurkan Kementerian Agama RI. Dok. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama akan meluncurkan Kartu Nikah Digital bagi pasangan pengantin. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama, digitalisasi kartu nikah akan kita berikan kepada pasangan pengantin," kata Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Muharam Marzuki dalam keterangannya, Jumat, 23 April 2021.

    Muharam mengatakan pasangan pengantin yang baru menikah tidak hanya mendapatkan buku nikah, tetapi juga kartu nikah yang bisa dibawa ketika bepergian. Kartu bisa langsung didapatkan secara online setelah prosesi akan nikah selesai.

    “Sesuai slogan Daftar Nikah Mudah, Nikah Murah’. Ini memberikan jaminan ketenangan ketika pasangan suami istri tengah berpergian,” ujar Muharam.

    Muharam menjelaskan kartu nikah digital merupakan bagian dari program revitalisasi kantor urusan agama (KUA) yang memberikan layanan kemudahan dan juga layanan yang berkualitas kepada masyarakat dari Kementerian Agama melalui KUA.

    “Nantinya layanan ini akan berlaku di KUA yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kebijakan ini tidak berlaku di KUA satu daerah saja, tapi di seluruh KUA nasional kita,” kata dia.

    Dengan adanya peningkatan layanan, seperti kehadiran kartu nikah, Muharam berharap masyarakat merasakan negara hadir, pemerintah melayani, terutama dalam persoalan pencatatan nikah.

    Baca juga: Kemenag Jelaskan Alasan Kartu Nikah dan E-KTP Tak Bisa Digabung

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.