Menteri Muhadjir Bilang BPOM Tak Lagi Awasi Penelitian Sel Dendritik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Ki-ka) Waka RSPAD Mayjen Lukman Ma'ruf, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Achmad Riad, dan Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayor Jenderal Tugas Ratmono, dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 19 April 2021. Tempo/Egi Adyatama

    (Ki-ka) Waka RSPAD Mayjen Lukman Ma'ruf, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Achmad Riad, dan Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayor Jenderal Tugas Ratmono, dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 19 April 2021. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani Nota Kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19, Senin, 19 April 2021.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan dengan adanya MoU itu, maka akan terjadi pemindahan program kegiatan penelitian.

    "Yang semula berada dalam platform penelitian vaksin dan berada di bawah pengawasan BPOM, sekarang dialihkan ke 'Penelitian Berbasis Pelayanan' yang pengawasannya berada di bawah Kemenkes," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 April 2021.

    Muhadjir mengatakan penandatanganan tripartit 'kesepahaman antara tiga pihak' itu memang dimaksudkan sebagai jalan keluar atas pelaksanaan penelitian yang selama ini sudah berjalan dan diberi label dengan penelitian Vaksin Nusantara.

    "Dalam perjalanannya (Vaksin Nusantara) terkendala oleh prosedur dan dipandang tidak memenuhi kaidah dan standar yang ditetapkan BPOM khususnya pada tahap uji klinis 1," kata Muhadjir.

    MoU itu juga mengatur RSPAD Gatot Subroto sebagai penyelenggara penelitian sel dendritik tersebut. MoU ini, juga, kata dia, merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mendukung upaya-upaya yang membantu mengatasi pandemi di Indonesia.

    "Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian serius terhadap semua penelitian yang bermaksud membuat terobosan dalam upaya mencari metode dan teknik baru dalam upaya mengakhiri pandemi Covid 19," kata Muhadjir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.