Kata RSPAD soal Adanya Kejadian Tak Diinginkan di Penelitian Vaksin Nusantara

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie menerima penyuntikan vaksin sel dendritik SARS-CoV-2 atau Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Jumat, 16 April 2021. Penyuntikan dilakukan langsung oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Istimewa.

    Politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie menerima penyuntikan vaksin sel dendritik SARS-CoV-2 atau Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Jumat, 16 April 2021. Penyuntikan dilakukan langsung oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Brigadir Jenderal Nyoto Widyo Astoro, mengatakan adanya sejumlah kejadian tak diiinginkan (KTD) pasca penelitian Vaksin Nusantara, adalah hal wajar. Ia pun mengatakan hal ini masih bisa diatasi.

    "Untuk gejala-gejala yang berkaitan vaksin tentu saja semua vaksin, karena dia protein asing, pasti kalau disuntikkan akan ada gejala. Kemudian dari suntikan sendiri akan berakibat, misalnya sakit dan lain-lain," kata Nyoto dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 19 April 2021.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut 71,4 persen relawan uji klinis fase I Vaksin Nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD). Nyoto menyebut gejala seperti sakit hingga demam, itu wajar muncul seperti halnya yang menurut dia banyak terjadi saat penyuntikan vaksin pada anak-anak.

    "Artinya itu adalah efek samping ya, tapi bisa diatasi. Barangkali kalau yang gejala-gejala yang normal, yang muncul-muncul, itu bidang pokok penelitian pasti itu lah yang akan dicatat gejala efek samping itu," kata Nyoto.

    Nyoto mengatakan nantinya, laporan gejala KTD itu tetap akan dilaporkan kepada BPOM. Ia menegaskan semua gejala tak ada yang ditutupi atau tidak dilaporkan.

    "Nanti tentu saja yang nanti akan menilai adalah BPOM, apakah gejala ini bisa layak dan sebagainya dalam vaksin ya, tapi itu hal yang biasa," kata Nyoto.

    Penelitian Vaksin Nusantara banyak mendapat sorotan setelah ngotot melanjutkan uji klinis tahap dua meski tak mendapat izin dari BPOM. Sejumlah pengamat kesehatan menilai hal ini berpotensi membahayakan para relawan yang menjalani uji klinis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.