Partai Demokrat: Kuasa Hukum AHY Cabut Gugatan Terhadap Jhoni Allen Marbun Cs

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa Hukum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencabut gugatan terhadap Jhoni Allen Marbun dan sembilan kader lainnya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021.

    Kuasa Hukum Partai Demokrat (PD) Kubu AHY Abdul Fickar Hadjar menyebut alasan mereka mencabut gugatan karena alasan menggugat dianggap sudah tidak relevan setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang.

    "Kami menganggap alasan gugatan itu sudah tidak relevan lagi, karena itu gugatan kami cabut karena hasil KLB itu kan ditolak Menkumham," ujar Abdul Fickar Hadjar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 13 April 2021.

    Sebelumnya, petitum dalam gugatan yakni penggugat meminta majelis hakim menyatakan para pihak tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktivitas apa pun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk KLB Demokrat.

    Selain itu, penggugat meminta majelis hakim memutuskan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan para tergugat tidak berhak melaksanakan KLB. Kemudian menyatakan dan menetapkan pertemuan KLB Demokrat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 berikut seluruh hasilnya tak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

    Selanjutnya, menyatakan turut tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi, dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat dari para tergugat dan/atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB Demokrat.

    Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah menyatakan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko.

    Dengan adanya keputusan tersebut, pihak AHY mencabut gugatan mereka. "Jadi sesuatu yang sia-sia kalau kami menggugat, apa yang akan dipersoalkan. Artinya sudah tidak relevan lagi," ujar dia.

    Baca juga: Tak Akan Hadir di Sidang Gugatan AHY, Darmizal: Kami Mewakilkan ke Kuasa Hukum

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    6 Rumor yang Jadi Nyata pada Kelahiran GoTo, Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

    Dua tahun setelah kabar angin soal merger Gojek dengan Tokopedia berhembus, akhirnya penggabungan dua perusahaan itu resmi dan lantas melahirkan GoTo.