Kilas Nasional: BRIN dan Cara Kelompok Teroris JAD Rekrut Anggota

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menristek/Kepala BRIN Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro meresmikan Science Techno Park Universitas Hasanuddin, Jumat 9 April 2021. Peresmian itu menjadi kunjungan kerja menristek ke daerah yang terakhir setelah DPR setuju keinginan Presiden Joko Widodo melebur Kemenristek ke Kemendikbud. (ANTARA/HO)

    Menristek/Kepala BRIN Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro meresmikan Science Techno Park Universitas Hasanuddin, Jumat 9 April 2021. Peresmian itu menjadi kunjungan kerja menristek ke daerah yang terakhir setelah DPR setuju keinginan Presiden Joko Widodo melebur Kemenristek ke Kemendikbud. (ANTARA/HO)

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita menjadi terpopuler di kanal Nasional Tempo.co. Berita pertama tentang calon Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Berikutnya soal cara kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) merekrut calon kader perempuan.

    1. Bambang Brodjonegoro Dijagokan Jadi Kepala BRIN

    Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan penunjukan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan Maman saat ditanya peluang reshuffle kabinet dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan badan.

    Namun, Maman berharap posisi itu bakal dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro. "Kepala BRIN memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Namun saran saya tetap Pak Bambang Brodjonegoro saja," kata Maman kepada Tempo, Ahad, 11 April 2021.

    Maman beralasan, latar belakang Bambang yang saat ini menjabat Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN akan membuat transisi kelembagaan BRIN menjadi lebih mudah dan cepat. Ia mengatakan belum tentu begitu halnya ketika posisi Kepala BRIN diisi oleh orang baru.

    "Karena beliau (Bambang) sudah Menristek, kalau beliau ditunjuk menjadi Kepala BRIN, proses persiapan utk membangun lembaga BRIN ini menjadi lebih mudah karena beliau tidak perlu lagi beradaptasi, proses transisinya bagus," kata politikus Golkar ini.

    Maman mengatakan pembentukan BRIN adalah perintah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ia berujar, undang-undang itu mengamanatkan adanya penguatan lembaga BRIN menjadi sebuah badan otonom. Nantinya, kata Maman, riset-riset di setiap kementerian akan berada di bawah BRIN.

    Maman pun berharap pemerintah menjalankan BRIN sesuai dengan UU Sisnas Iptek. Ia mengatakan perlunya keseriusan pemerintah agar kebijakan tersebut betul-betul berjalan dan tak ada lagi ego sektoral antarkementerian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.