Minta Tempat Pengungsian Korban Gempa Malang di Balai Desa, Khofifah: Agar Aman

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

    Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati Malang dan Bupati Lumajang untuk menyiapkan tempat pengungsian guna menampung warga yang terdampak gempa Malang berkekuatan 6,1 magnitudo. Pengungsian, kata dia, harus secara khusus bisa menangani warga terdampak bencana gempa bumi tersebut.

    “Karena sangat berbeda, tempat pengungsian korban banjir dan gempa. Ada trauma psikologis kalau gempa. Karena ada gempa-gempa susulan," kata Khofifah, saat meninjau ke MAN 2 Malang, Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu 11 April 2021.

    Khofifah menambahkan, ada kecenderungan suasana trauma psikologis sehingga penanganan harus dibedakan pada saat menyiapkan tempat pengungsian untuk warga terdampak gempa bumi. Menurut dia, salah satu tempat yang bisa menjadi pilihan sebagai tempat pengungsian adalah balai desa setempat. Hal tersebut dikarenakan warga terdampak gempa bumi membutuhkan tempat yang relatif luas, untuk memastikan kondisi aman, jika nantinya terjadi gempa susulan.

    “Misalnya terjadi gempa susulan, mereka kemudian tidak berbondong-bondong keluar yang memiliki akses pintu terbatas. Maka, balai desa itu menjadi opsi yang strategis,” kata Khofifah.

    Selain menyiapkan tempat pengungsian jika dibutuhkan, lanjut Khofifah, ia juga meminta pemerintah daerah Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang untuk menyiapkan dapur umum karena dapur umum merupakan prosedur standar untuk penanganan bencana.

    Khofifah menambahkan proses evakuasi korban gempa Malang merupakan salah satu faktor yang sangat penting pada saat terjadi bencana. Khofifah menilai, seluruh personel TNI Polri, maupun BPBD, serta relawan telah bergerak cepat dan sigap untuk menangani korban gempa bumi.

    Baca: 1.600-an Rumah Rusak Akibat Gempa Malang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.