Selain mendorong diversifikasi pangan, Hasto berujar PDIP juga mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional secara swadaya masyarakat. Menurut dia, kader partai diberi tugas untuk memberi teladan dan mengajak masyarakat luas secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras.
Tujuannya yakni menggantikan konsumsi beras dengan makanan lain hingga 5 persen. Hasto mengatakan, meski tampak sepele, target itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Dia menyebut Indonesia bakal memiliki peluang menjadi eksportir beras jika hal itu tercapai.
"Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa. Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor," kata Hasto. Dia mengimbuhkan, perlu cara berpikir baru dan langkah strategis yang konsisten demi membalik keadaan dari importir menjadi eksportir beras.
Sebelumnya, Hasto juga meminta Menteri Perdagangan tak bertindak pragmatis. Dia mewanti-wanti ada banyak pihak yang hendak memburu keuntungan dari kebijakan impo tersebut. "Saya tahu di belakang impor itu banyak pemburu rente," kata Hasto seusai acara menanam pohon di kawasan Jakarta Selatan pada Ahad lalu, 21 Maret 2021.
Pemerintah berencana mengimpor 1-1,5 juta ton beras dengan alasan menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun pasang badan terkait kebijakan ini. Lutfi mengaku siap mundur dari jabatannya jika kebijakan itu salah. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini berujar, keputusan impor tersebut diambil melalui perhitungan matang meski tak populer.
"Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah, tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh Bapak dan Ibu," kata Lutfi dalam Rapat Kerja dengan Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu, 22 Maret 2021 soal impor beras.
Baca juga: Impor Beras Picu Polemik, Mendag: Tidak Ada yang Saya Tutup-tutupi
BUDIARTI UTAMI PUTRI