Dokumen BPOM Ungkap Kejanggalan Penelitian Vaksin Nusantara, Apa Saja?

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Namun, dalam kesempatan yang sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan lampu hijau terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis atau PPUK uji klinis II dan III vaksin Nusantara yang diprakarsai Terawan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Namun, dalam kesempatan yang sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan lampu hijau terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis atau PPUK uji klinis II dan III vaksin Nusantara yang diprakarsai Terawan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito bertemu dengan sejumlah anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 17 Maret 2021. Dalam pertemuan itu, Penny membeberkan kajian lembaganya mengenai Vaksin Nusantara.

    Anggota Komisi Kesehatan DPR dari PDI Perjuangan Muchamad Nabiel Haroen berujar pertemuan informal tersebut digelar fraksinya untuk memediasi BPOM dengan tim Vaksin Nusantara.

    Selain itu, persamuhan ditujukan untuk mendapat penjelasan utuh ihwal vaksin tersebut. "Biar kesannya jangan saling tabrakan," kata Nabil, dikutip dari laporan Majalah Tempo edisi 20 Maret 2021.

    Dokumen hasil pemeriksaan tim BPOM yang salinannya diperoleh Majalah Tempo menunjukkan berbagai kejanggalan penelitian vaksin. Misalnya tidak ada validasi dan standardisasi terhadap metode pengujian. Hasil penelitian pun berbeda-beda, dengan alat ukur yang tak sama.

    Selain itu, produk vaksin tidak dibuat dalam kondisi steril. Catatan lain adalah antigen yang digunakan dalam penelitian tidak terjamin steril dan hanya boleh digunakan untuk riset laboratorium, bukan untuk manusia. "BPOM menyatakan hasil penelitian tidak dapat diterima validitasnya," tertulis dalam dokumen tersebut.

    Dokumen yang sama menyebutkan tak ada satu pun peneliti dari Indonesia yang bisa menjawab pertanyaan dalam pertemuan dengan Komisi Nasional Penilai Obat pada Selasa, 16 Maret lalu. Semua pertanyaan dijawab oleh peneliti dari Aivita Biomedica Inc, yang merupakan orang asing.

    Dalam bagian lain dokumen disebutkan, uji klinis terhadap subyek warga negara Indonesia dilakukan oleh peneliti asing yang tidak dapat menunjukkan izin penelitian. Bukan hanya peneliti, semua komponen utama pembuatan vaksin Nusantara pun diimpor dari Amerika Serikat.

    Penny Lukito membenarkan isi dokumen tersebut. Ia mencontohkan para peneliti bahkan tidak bisa memastikan metode dendritik yang diteliti merupakan vaksin atau terapi. "Penelitinya tidak bisa menjawab," kata dia.

    Inisiator vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto dalam rapat kerja di DPR mengklaim pengembangan sel dendritik dilakukannya sejak 2015 saat menjabat Kepala RSPAD. Ia pun mengklaim hasil penelitiannya berjalan positif. "semua berjalan baik, membuat kami mantap."

    Muhammad Karyana, peneliti vaksin Nusantara mengatakan timnya sudah menjelaskan penelitian dan menjawab segala pertanyaan yang muncul dalam rapat dengar pendapat.

    Baca juga: Terawan Berharap Kemenkes dan BPOM Dukung Vaksin Nusantara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    7 Tips Agar Lebih Mudah Bangun Sahur Selama Ramadan

    Salah satu tantangan selama puasa Ramadan adalah bangun dini hari untuk makan sahur.