TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mempertanyakan data klaim persalinan lewat operasi caesar di rumah sakit yang menggunakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari data yang ia dapat sebanyak 90 persen ibu-ibu melahirkan melalui operasi caesar.
"Apakah betul demikian harus caesar? Apakah data valid 90 persen ibu-ibu lahir secara caesar? Data itu dari rumah sakit," kata Firli dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Program BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.
Ketua KPK menanyakan itu usai mendapat informasi dari Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron. Disebutkan bahwa 90 persen tagihan rumah sakit berasal dari pelayanan persalinan operasi caesar.
Firli menuturkan salah satu fungsi utama KPK adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang bersumber pada sistem yang dimiliki instansi maupun lembaga. "Fungsi kami melakukan perbaikan sistem agar tidak ada celah korupsi. Korupsi terjadi salah satunya akibat sistem. Saya harap direksi BPJS Kesehatan silakan ditelaah kembali sistemnya," tuturnya.
Ia mencontohkan ialah bagaimana BPJS Kesehatan membayar klaim sehingga tidak ada yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Ihwal klaim operasi caesar, Firli menyatakan mendapat informasi dari Dirut BPJS Kesehatan bahwa data pelayanan kelahiran itu datang dari operasi caesar.
"Silakan tanya ke Kemenkes, benar tidak data itu? Kalau tidak benar yang salah di mana? Kita tunggu informasi yang benar bagaimana," kata Firli Bahuri.
Menjawab pertanyaan tersebut, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan tagihan biaya caesar terkadang datang dari tuntutan ibu yang melahirkan maupun pihak keluarga kepada rumah sakit.
Dari total 2.000 lebih rumah sakit yang mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan, ada 275 rumah sakit di antaranya yang 90 persen klaimnya adalah persalinan operasi caesar.
"Jadi bukan dari 2.000 lebih rumah sakit, 90 persennya klaim biaya caesar. Hanya 90 persen dari 275 rumah sakit saja yang mengajukan klaim caesar," katanya.
Ali menambahkan upaya untuk menutup celah korupsi dalam fasilitas tersebut diupayakan dengan memperkuat Tim Kendali Mutu dan Biaya BPJS Kesehatan. "Apakah ini dilatarbelakangi indikasi medis, atau indikasi permintaan pasien, keluarga atau dokter, kita akan kendalikan sebelum KPK masuk," ujar Ali Ghufron.
Baca juga: Diduga Terima Uang dari Edhy Prabowo, Biduan Betty Elista Diperiksa KPK
