Ketua KPK Pertanyakan Tingginya Operasi Caesar Lewat JKN

Reporter

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang pencegahan, penindakan, koordinasi, dan supervisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mempertanyakan data klaim persalinan lewat operasi caesar di rumah sakit yang menggunakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari data yang ia dapat sebanyak 90 persen ibu-ibu melahirkan melalui operasi caesar. 

"Apakah betul demikian harus caesar? Apakah data valid 90 persen ibu-ibu lahir secara caesar? Data itu dari rumah sakit," kata Firli dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Program BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.

Ketua KPK menanyakan itu usai mendapat informasi dari Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron. Disebutkan bahwa 90 persen tagihan rumah sakit berasal dari pelayanan persalinan operasi caesar.

Firli menuturkan salah satu fungsi utama KPK adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang bersumber pada sistem yang dimiliki instansi maupun lembaga. "Fungsi kami melakukan perbaikan sistem agar tidak ada celah korupsi. Korupsi terjadi salah satunya akibat sistem. Saya harap direksi BPJS Kesehatan silakan ditelaah kembali sistemnya," tuturnya.

Ia mencontohkan ialah bagaimana BPJS Kesehatan membayar klaim sehingga tidak ada yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Ihwal klaim operasi caesar, Firli menyatakan mendapat informasi dari Dirut BPJS Kesehatan bahwa data pelayanan kelahiran itu datang dari operasi caesar.

"Silakan tanya ke Kemenkes, benar tidak data itu? Kalau tidak benar yang salah di mana? Kita tunggu informasi yang benar bagaimana," kata Firli Bahuri.

Menjawab pertanyaan tersebut, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan tagihan biaya caesar terkadang datang dari tuntutan ibu yang melahirkan maupun pihak keluarga kepada rumah sakit.

Dari total 2.000 lebih rumah sakit yang mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan, ada 275 rumah sakit di antaranya yang 90 persen klaimnya adalah persalinan operasi caesar.

"Jadi bukan dari 2.000 lebih rumah sakit, 90 persennya klaim biaya caesar. Hanya 90 persen dari 275 rumah sakit saja yang mengajukan klaim caesar," katanya.

Ali menambahkan upaya untuk menutup celah korupsi dalam fasilitas tersebut diupayakan dengan memperkuat Tim Kendali Mutu dan Biaya BPJS Kesehatan"Apakah ini dilatarbelakangi indikasi medis, atau indikasi permintaan pasien, keluarga atau dokter, kita akan kendalikan sebelum KPK masuk," ujar Ali Ghufron.

Baca juga: Diduga Terima Uang dari Edhy Prabowo, Biduan Betty Elista Diperiksa KPK






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.