Kubu KLB Demokrat Tuding AHY Palsukan AD/ART Partai

Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun ketika ditemui di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Maret 2021. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu KLB, Jhoni Allen Marbun, meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertanggung jawab atas pemalsuan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"AHY harus bertanggung jawab melakukan perencanaan terstruktur, masif, dan tertulis. Merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari para kader, dan ini akan kita laporkan sebagai pemalsuan, khususnya pembukaan atau mukadimah AD/ART tidak sesuai mukadimah pada awalnya pendirian PD oleh 99 pendiri," kata Jhoni dalam konferensi pers di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021.

Jhoni mengungkapkan bahwa inti AD/ART 2020 itu hanya ada dua pemegang kekuasaan tertinggi di Partai Demokrat, yaitu ketua umum dan ketua majelis tinggi.

Ketua umum berwenang mengangkat dan memberhentikan DPP, DPD, DPC, dan menentukan segala hal strategis, kinerja political will di dalam partai. Sedangkan wakil ketua umum, sekretaris jenderal dan jabatan lainnya adalah pembantu ketua umum.

Adapun ketua majelis tinggi, kata Jhoni, memiliki kewenangan yang krusial karena membuat rancangan AD/ART yang akan disahkan di kongres atau kongres luar biasa (KLB).

Ketua majelis tinggi juga berwenang menentukan siapa calon ketua umum pada kongres. Sedangkan mahkamah partai hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada ketua majelis tinggi. "Semua ini isi daripada AD/ART 2020 menabrak UU Partai Politik," katanya.

Menurut Jhoni, perubahan tersebut mestinya hanya bisa dilakukan melalui pengadilan. Melalui AD/ART, kata Jhoni, sama saja mengamputasi proses demokrasi karena mengambil keadilan, dan hak para kader di daerah. "Sudah melanggar UUD, UU Parpol, mengambil hak-hak kader Demokrat," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menegaskan AD/ART Partai yang diteken pada Kongres V partai pada 2020 lalu, adalah sah.

Ia membantah keras tudingan dari kubu pro kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat, yang menuding AD/ART tersebut abal-abal dan melanggar UU Partai Politik.

"AD/ART tahun 2020 ditetapkan di Kongres V tahun 2020, dan sudah disahkan dengan SK Menkumham tahun 2020 di bulan Mei," kata Herzaky saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 Maret 2021.

Herzaky mengatakan AD/ART tersebut digarap dan dibahas secara serius di Kongres V. Tuduhan ini muncul saat kelompok pro KLB Demokrat menggelar konferensi pers kemarin, Selasa, 9 Maret 2021. Mereka menyebut AD/ART 2020 yang digunakan Partai Demokrat saat ini, dibahas secara sembarangan dan melanggar Undang-Undang Partai Politik.

Baca juga: Kubu KLB Tuding Ada Setoran Wajib DPC ke DPP, Kubu AHY: Jangan Mengada-Ada






Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

1 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

1 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

1 hari lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

Pengacara Lukas Enembe memastikan kliennya tak akan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Senin mendatang.


Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

3 hari lalu

Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut tidak ada kecurangan vertikal pada Pemilu 2009.


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

3 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

3 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.


Pendukung Anies Baswedan Kritik Langkah Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto

3 hari lalu

Pendukung Anies Baswedan Kritik Langkah Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto

Pendukung Anies Baswedan menilai langkah Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto tidak layak.


Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas

4 hari lalu

Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas

Partai Demokrat dinilai bisa mendapatkan efek ekor jas lebih besar jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Panas Dingin PDIP dan Demokrat, Tapi Keduanya Punya Pendapat Sama Soal Ini

4 hari lalu

Panas Dingin PDIP dan Demokrat, Tapi Keduanya Punya Pendapat Sama Soal Ini

PDIP dan Partai Demokrat sering saling lontar pernyataan 'panas'. Namun, tak membaiknya hubungan 2 partai ini, keduanya sepakat untuk soal ini.