Unlawful Killing Laskar FPI, Polisi Kirim Surat Penyidikan ke Kejaksaan

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Rekonstruksi tersebut memperagakan 58 adegan kasus penembakan enam anggota laskar FPI di tol Jakarta - Cikampek KM 50 di empat titik kejadian perkara. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus unlawful killing ke Kejaksaan Agung. Kasus tersebut merupakan satu rangkaian atas insiden penembakan terhadap enam anggota laskar FPI

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan, penerbitan dan pengiriman SPDP akan secara otomatis dilakukan ketika kasus naik ke penyidikan. 

"Dalam prosesnya ketika penyidikan dimulai, akan dikirim SPDP ke kejaksaan," ucap Rusdi di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Maret 2021. 

Enam Laskar FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan terjadi unlawful killing dalam kasus penembakan yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 itu. 

Menindaklanjuti temuan Komnas HAM, kepolisian menetapkan tiga anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai terlapor dalam insiden unlawful killing dalam kasus penembakan laskar FPI. 

Kepolisian kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan status kasus unlawful killing laskar FPI menjadi penyidikan. "Hasil dari gelar perkara internal yang dilakukan hari ini, 10 Maret, status dinaikkan menjadi penyidikan dengan yang disangkakan terhadap tiga anggota Polri," ujar Rusdi. 

Baca juga: Polri Naikkan Status Unlawful Killing Laskar FPI ke Penyidikan






Kejagung: Jaksa Penuntut Kemungkinan Akan Tahan Putri Candrawathi

24 menit lalu

Kejagung: Jaksa Penuntut Kemungkinan Akan Tahan Putri Candrawathi

Kejaksaan Agung menyebut penahanan Putri Candrawathi ini dilakukan untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti.


Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

2 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

Komnas HAM telah mengantongi sejumlaah fakta soal Tragedi Kanjuruhan. Mereka akan terjun ke Malang pada Senin besok, 3 Oktober 2022.


Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

4 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


Putri Candrawathi Titipkan Anak ke Keluarganya, Komnas PA: Jika Tidak Mampu, Pemerintah Bisa Take Over

22 jam lalu

Putri Candrawathi Titipkan Anak ke Keluarganya, Komnas PA: Jika Tidak Mampu, Pemerintah Bisa Take Over

Jika keluarga Putri Candrawathi tidak mampu merawat anak tersebut, negara bisa mengambil alih peran orang tua.


Reportase Pasca Putri Candrawathi Ditahan, Jurnalis Tempo Diusir Penjaga Rumah Ferdy Sambo

23 jam lalu

Reportase Pasca Putri Candrawathi Ditahan, Jurnalis Tempo Diusir Penjaga Rumah Ferdy Sambo

Jurnalis Tempo mencoba melihat kondisi rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling setelah Putri Candrawathi ditahan. Diusir penjaga rumah.


Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

1 hari lalu

Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

Tim hukum Narasi bersama LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Safenet, telah melaporkan serangan digital ke Mabes Polri


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

1 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Breaking News: Bareskrim Tahan Putri Candrawathi

2 hari lalu

Breaking News: Bareskrim Tahan Putri Candrawathi

Putri Candrawathi ditahan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan mental di Bareskrim hari ini.