Ini Jawaban Dirjen AHU Kemenkumham Setelah Menerima Dokumen dari AHY

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan berkas legalitas partai kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan berkas legalitas partai kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar mengatakan anak menelaah dokumen-dokumen yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    "Tentunya berdasarkan pertemuan tadi apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Pak AHY kami akan catat dan kemudian melakukan telaah lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen tersebut," kata Cahyo di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.

    Cahyo mengaku telah menerima kunjungan AHY dan jajarannya, serta mendengarkan laporan mereka. AHY membawa dokumen berupa surat kronologis, pernyataan dari Majelis Tinggi Partai, serta bukti-bukti terkait penyelenggaraan kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang. "Nanti akan kami pelajari," ujar Cahyo.

    AHY mengatakan ada 10 berkas yang disampaikan kepada Cahyo, serta 5 kontainer plastik berisi bukti-bukti penyelenggaraan KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART Demokrat. "Berkas ini melengkapi semua data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," kata AHY.

    Baca: Tiba di Kemenkumham, AHY Bawa Berkas Bukti KLB Demokrat Moeldoko Abal-abal

    Kemelut Partai Demokrat dimulai pada awal Februari lalu ketika Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan adanya gerakan pengambilalihan partai yang dimotori oleh kader senior, mantan kader, dan seseorang di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Belakangan terungkap nama Jhoni Allen Marbun, Darmizal, Muhammad Nazaruddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai aktor kudeta.

    Para kader senior Partai Demokrat itu pun mengadakan kongres luar biasa atau KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Hasilnya, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum.

    Dalam KLB ini, peserta KLB yang hadir mengusulkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk menggantikan AHY. Berdasarkan voting cepat, Moeldoko lebih banyak didukung daripada Marzuki. Sehingga diputuskan secara langsung Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026 hasil Kongres Luar Biasa.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga