Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beda Omongan Moeldoko Sebelum dan Sesudah KLB Demokrat

Reporter

image-gnews
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. KLB telah menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. ANTARA/Endi Ahmad
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. KLB telah menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. ANTARA/Endi Ahmad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, pada Jumat, 5 Maret 2021 menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko, sebagai Ketum baru Partai Demokrat. KLB tersebut juga menyebut bahwa kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.

Pada saat KLB Demokrat akan digelar, Moeldoko mengumbar foto dirinya usai salat Jumat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Foto itu seolah-olah mengambarkan dirinya tak terlibat dalam KLB. Namun memasuki malam keputusan nama Moeldoko diumumkan menjadi Ketum baru Demokrat versi KLB, Moeldoko nampak hadir dengan mengenakan jas biru Demokrat, dan kemudian memberikan pidato. Berikut beberapa poin pidatonya:

1. Sebut KLB konstitusional
Dalam pidatonya, Moeldoko mengatakan bahwa KLB tersebut adalah konstitusional dan sesuai dengan yang tertuang dalam AD/ART. Hal ini seakan menanggapi tudingan kubu AHY yang menyebut KLB tersebut tak sah dan tak memenuhi persyaratan.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, untuk itulah ia memastikan keabsahan KLB tersebut sebelum datang ke lokasi. Ia awalnya melontarkan pertanyaan soal kepastian keabsahan KLB ketika berbicara melalui telepon. "Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," kata Moeldoko.

Baca: AHY: Moeldoko Tidak Mencintai Tapi Ingin Memiliki Demokrat

2. Ajak Demokrat Bersatu di bawah kepemimpinannya 
Moeldoko dalam pidatonya mengajak seluruh kader Demokrat yang hadir di situ untuk dapat bersatu di bawah kepemimpinannya dan berjuang bersama meraih kembali kejayaan partai. Ia menyebut kekuatan Partai Demokrat berada di tangan para peserta KLB yang hadir.

Baik mereka sebagai pemimpin partai di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga kelurahan. Ia mengatakan mereka semua harus bersama-sama dengan rakyat.

"Seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote untuk sama-sama berjuang meraih kembali kejayaan Partai," kata dia.

3. Kembali singgung soal kepemimpinan
Sama seperti klarifikasinya pada 1 Februari lalu, Moeldoko kembali menyinggung ihwal kepemimpinan. Menurut mantan Panglima TNI tersebut, kekuatan seorang panglima terletak di pundak para komandan lapangan, yakni para peserta KLB yang ada di hadapannya itu. Menurut dia, seorang panglima tak ada artinya jika tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Purnawirawan Jenderal Bintang Empat itu mengatakan tugas seorang pemimpin juga memberikan penguatan kepada komandan-komandan bawahannya. "Itu pemimpin, bukan malah mengecilkan bawahannya. Itulah pemimpin memberikan kekuatan dan energi yang luar biasa kepada bawahannya," kata Moeldoko.

Isi pidato tersebut sangat berbeda dengan pernyataan Moeldoko saat AHY sudah menuding keterlibatan pejabat di lingkaran Istana terlibat dalam konflik internal partainya. Saat itu, Moeldoko langsung menggelar konferensi pers daring untuk membahas hal ini pada 1 Februari 2021. Saat itu, ia membantah terlibat dalam konflik internal partai tersebut. Berikut beberapa pernyataan Moeldoko saat itu.

1. Mengaku dicurhati kader Demokrat
Sebagai Mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku kerap menerima berbagai macam tamu ke kediamannya. Termasuk di antaranya beberapa kader Demokrat. Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengaku dicurhati mereka terkait situasi internal partai. "Saya sebenarnya prihatin dengan situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Terus muncullah isu itu dan seterusnya," kata Moeldoko.

2. Presiden tak tahu menahu
Moeldoko dalam kesempatan itu langsung membantah bahwa Presiden Joko Widodo mengetahui aktivitas dirinya yang menerima curhatan tersebut. Ia meminta AHY, yang saat itu menuding keterlibatan istana dalam konflik Demokrat, tak sembarangan menuding.

"Jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali," kata Moeldoko.

3. Ingatkan pemimpin jangan mudah baper
Di akhir klarifikasinya, Moeldoko juga menyindir agar seorang pemimpin jangan mudah terbawa perasaan (baper). Ia pun mengatakan bahwa tak mungkin kudeta dilakukan oleh orang luar partai seperti dirinya.

"Jadi seorang pemimpin itu jadilah pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya," kata Moeldoko. "Kalau ada istilah kudeta, itu dari dalam. Masa kita dari luar."

Beberapa bulan setelah ucapan itu, konflik Demokrat tak kunjung padam. Bahkan tujuh kader partai itu dipecat setelah dituding terlibat dalam upaya kudeta AHY. Hal ini terus berlanjut hingga berbuntut pada diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan Menunjuk Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, pada 5 Maret 2021

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

Jika masih ada pihak yang belum puas dan legowo dengan keputusan MK, AHY mengimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar.


AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

AHY menyatakan siap menyukseskan seluruh kebijakan dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka


PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

15 jam lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.


Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Menurut AHY, keputusan MK telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih


Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

16 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada awak media soal kasus mafia tanah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. AHY mengaku perlu dukungan dari berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian hingga pemerintah daerah untuk memberantas mafia tanah, sebelumnya Satgas Antimafia tanah (ATR/BPN) telah mengungkap kasus penggunaan surat kusa palsu di Banyuwangi dan Pamekasan pada 16 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

AHY mengatakan Partai Demokrat sudah membuat komitmen dengan Prabowo Subianto terkait posisi dalam pemerintahan mendatang.


Ambil Cuti Menteri, AHY Bakal Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

16 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
Ambil Cuti Menteri, AHY Bakal Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, akan menghadiri KPU pada hari ini, Rabu, 24 April 2024. Dia mengaku telah mengambil cuti dari jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN.


Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

2 hari lalu

Putri Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati (tiga dari kiri) mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Sragen 2024-2029 lewat Partai Demokrat Sragen, Jawa Tengah, Senin, 22 April 2024. Foto: Istimewa (Dokumentasi Timses Untung Wina Sukowati)
Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

Putri keempat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati, berencana maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.


Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

Surya Paloh mengajak seluruh elite politik menghargai dan menghormati putusan MK.


Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

2 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

AHY menaruh harapan pada putusan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK hari ini.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

5 hari lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.