Kemenpan RB Siapkan Penerimaan 189 Ribu Pegawai Pemda Tahun Ini

Reporter

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengikuti Rapat Kerja dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2020. Rapat membahas evaluasi penetapan formasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyiapkan penerimaan 189 ribu pegawai untuk pemerintah daerah se-Indonesia tahun 2021.

"Untuk mengisi kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189 ribu pegawai," kata Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Kamis 4 Maret 2021.

Tjahjo menjelaskan penerimaan 189 ribu pegawai terdiri dari 70 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional, selain guru dan 119 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan.

Jabatan itu, kata Tjahjo, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan.

Secara proporsional 70-80 persen merupakan tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana (KB) atau pegawai yang langsung bertugas di lapangan.

"Jumlah tersebut merupakan kebutuhan untuk dua tahun, yakni tahun 2020 dan 2021, mengingat pada tahun 2020 pemerintah tidak melaksanakan rekrutmen," kata Tjahjo.

Sementara itu, terkait penerimaan pegawai ASN di Pemerintah Pusat, untuk mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83 ribu baik dari CPNS maupun PPPK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan. "Kemenpan RB bersama dengan Kemendikbud serta BKN menyusun rencana ini sejak Februari 2020. Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran," jelas Tjahjo.

Baca: Kemenpan Klaim Seleksi CPNS dengan Sistem Ini Lebih Adil dan Transparan






10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

35 menit lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Fadel Muhammad Dukung Mahasiswa Jadi Entrepreneur

17 jam lalu

Fadel Muhammad Dukung Mahasiswa Jadi Entrepreneur

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengingatkan mahasiswa tidak beramai-ramai ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)


Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

2 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

2 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

5 hari lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

6 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

6 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

7 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.