SAFEnet Nilai Virtual Police Bentuk Pengawasan Negara Kepada Warga

Reporter

Anggota kepolisian saat mengikuti apel pengawalan dan pelepasan tim vaksinator di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021. Kapolri juga meminta jajarannya turut serta membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menilai keberadaan polisi virtual (virtual police) merupakan bentuk pengawasan 24 jam oleh negara.

“Polisi virtual tidak lain tidak bukan bentuk pengawasan negara 24 jam kepada warga. Karena negara berada di tengah untuk mengawasi seluruh percakapan kita,” kata Damar dalam diskusi Aktivisme Digital, Polisi Siber dan Kemunduran Demokrasi, Kamis, 4 Maret 2021.

Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. 

Pembentukan polisi virtual ini berdasarkan pedoman huruf c dari surat edaran. Yaitu mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

Cara kerja polisi virtual adalah dengan mengirimkan peringatan virtual melalui direct message. Selain mengingatkan, polisi virtual juga meminta warga melakukan koreksi. Kesempatan koreksi diberikan 2 kali dengan tempo maksimal 1 kali 24 jam.

Baca juga: LP3ES: Virtual Police Menciptakan Persepsi Ancaman

Menurut Damar, pengawasan tersebut merupakan upaya panoptican yang bertujuan mendisiplinkan warga. Karena berada di ruang digital, Damar pun menyebutnya dengan istilah digital panopticon. “Kalau warga keliru maka akan cepat-cepat dilakukan upaya korektif,” kata dia.

Dengan adanya upaya tersebut, Damar menilai, bahwa Indonesia tengah menghadapi otoritarianisme digital. Dalam otoritarianisme digital itu ada 3 hal pokok yaitu sensor online, pengawasan siber, dan upaya kontrol terhadap infrastruktur. 

“Dan kalau terus membiarkan ini akan menjadi hambatan besar pada aktivisme digital. Ini adalah bentuk penindasan teknologikal, bisa menghambat kita,” kata Damar soal virtual police.

FRISKI RIANA






Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

9 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 90 persen bisa tercapai.


2 Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Kenaikan Pangkat

9 jam lalu

2 Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Kenaikan Pangkat

Dua polisi itu gugur bersama ratusan korban lainnya dalam tragedi Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober 2022.


Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

11 jam lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Mahfud MD Sebut TGIPF Tragedi Kanjuruhan Rapat Perdana Malam Ini

11 jam lalu

Mahfud MD Sebut TGIPF Tragedi Kanjuruhan Rapat Perdana Malam Ini

Mahfud MD menerangkan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan akan mulai menggelar rapat perdananya malam ini.


Mahfud MD Targetkan TGIPF Ungkap Tragedi Kanjuruhan Tak Sampai Sebulan

12 jam lalu

Mahfud MD Targetkan TGIPF Ungkap Tragedi Kanjuruhan Tak Sampai Sebulan

Mahfud MD menargetkan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuknya dapat mengungkap tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur kurang dari sebulan.


Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

13 jam lalu

Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan agar polisi tidak antikritik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.


Selain Mencopot Kapolres Malang, Kapolri Menonaktifkan 9 Orang Polisi Imbas Tragedi Kanjuruhan

15 jam lalu

Selain Mencopot Kapolres Malang, Kapolri Menonaktifkan 9 Orang Polisi Imbas Tragedi Kanjuruhan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan menonaktifkan 9 polisi imbas dari tragedi Kanjuruhan


Dua Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan Kenaikan Pangkat Satu Tingkat

16 jam lalu

Dua Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan Kenaikan Pangkat Satu Tingkat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat kepada dua anggota polisi yang tewas saat bertugas dalam tragedi Kanjuruhan,


Kapolri Copot Kapolres di Tragedi Kanjuruhan, Lemkapi: Anggota Polri Bakal Jadi Tersangka

18 jam lalu

Kapolri Copot Kapolres di Tragedi Kanjuruhan, Lemkapi: Anggota Polri Bakal Jadi Tersangka

Edi Hasibuan mengatakan respon cepat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan rasa keadilan korban tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, Aremania Klaim Turun ke Lapangan Bukan Untuk Buat Kerusuhan

18 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Aremania Klaim Turun ke Lapangan Bukan Untuk Buat Kerusuhan

Seorang Aremania menyatakan ada kesalahpahaman dengan polisi sehingga membuat Tragedi Kanjuruhan pecah.