GAMKI Bantah Jadi Penyelenggara KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan masalah internal partai mereka di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2021. Delapan anggota Forum Pendiri Partai Demokrat mendesak partai tersebut mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengatasi ragam persoalan internal partai, salah satunya adalah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mereka nilai kurang mampu dalam memimpin partai. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta-Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) membantah menjadi pelaksana acara pertemuan kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat dan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis-Sabtu, 4-6 Maret 2021.

Dugaan keterlibatan GAMKI dalam KLB Partai Demokrat sempat dilontarkan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief lewat cuitan di akun Twitternya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GAMKI Willem Wandik mengatakan telah menelusuri dan mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Dewan Pimpinan Daerah GAMKI Sumatera Utara.

"Dapat kami tegaskan bahwa DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara ataupun DPC GAMKI se-Sumatera Utara tidak melaksanakan kegiatan ataupun pertemuan apapun di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang pada tanggal 4-6 Maret 2021," kata Willem dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Maret 2021.

Willem, yang juga politikus Partai Demokrat, mengatakan tengah membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri apakah ada oknum yang membawa-bawa nama GAMKI dalam mempersiapkan pertemuan di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang. 

Menurutnya, GAMKI bertindak jika terbukti ada orang yang mengaitkan organisasi dalam urusan internal organisasi lainnya. "Kami dari DPP GAMKI akan melakukan langkah organisasi ataupun langkah hukum lainnya secara tegas dan terukur," ucap Willem.

Willem pun meminta agar tak ada pihak yang mengaitkan GAMKI dengan polemik Partai Demokrat. Ia berujar fungsionaris pengurus atau anggota GAMKI memang diberikan kebebasan, hak berdemokrasi, dan hak berpolitik secara pribadi untuk terlibat dalam organisasi masyarakat atau partai politik.

Namun, kata dia, GAMKI memiliki kebijakan untuk tak ikut campur dalam urusan internal organisasi lain, baik ormas maupun partai politik yang sedang berpolemik dan inkonsitusional. "GAMKI adalah organisasi yang independen dan tidak terafiliasi kepada partai politik ataupun organisasi mana pun," ucap Willem.

Andi Arief sebelumnya mengatakan rencana kudeta partai oleh sebagian kader dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bukan desas-desus. Andi mengatakan tim Demokrat menemukan rencana kegiatan kudeta diduga bakal digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Andi, tim Demokrat telah sampai di lokasi dan meminta informasi kepada resepsionis. Namun disebutkan bahwa tak ada kegiatan atas nama KLB Partai Demokrat. "Tetapi yang ada kegiatan GAMKI yang dilaksanakan selama tiga hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu," kata Andi lewat cuitan di akun Twitternya, Kamis, 4 Maret 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: Rachland Sebut Nama Moeldoko yang Ingin Mendongkel Kepengurusan Demokrat






Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

7 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

15 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

17 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

17 jam lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

18 jam lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

19 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

19 jam lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.