Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekjen Kemensos: Perusahaan Penyedia Bansos Diminta Uang Operasional Juliari

Reporter

image-gnews
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono (paling kiri) menjadi saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu 3 Maret 2021. ANTARA/Desca Lidya Natalia
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono (paling kiri) menjadi saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu 3 Maret 2021. ANTARA/Desca Lidya Natalia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial Hartono menyebut ada uang operasional ke mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dari pengadaan bansos sembako COVID-19. "Yang saya tahu Adi Wahyono menyampaikan ke saya langsung ada untuk operasional menteri," kata Hartono di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Hartono bersaksi untuk dua orang terdakwa yaitu untuk Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa memberikan suap senilai Rp1,95 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19.

Adi yang dimaksud adalah Adi Wahyono yang merupakan Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19.

"Adi tidak cerita cuma berapa, dia mengatakan ada beberapa perusahaan yang memberikan untuk operasional, cuma saya tidak tahu jumlahnya," ungkap Hartono.

"Saudara pernah dengar Rp10 ribu per paket?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK M Nur Azis. "Seingat saya tidak," jawab Hartono.

Baca: Dirjen Kemensos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftar Penyedia Bansos Covid-19

Dalam dakwaan disebutkan Juliari Batubara memerintahkan dua anak buahnya yaitu Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso untuk menarik Rp10 ribu per paket bansos sembako COVID-19.

"Adi kan tukang ngomong ke mana-mana, selain sama saya, tidak tahu dia bicara ke siapa lagi," ungkap Hartono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saudara terima juga?" tanya jaksa. "Tidak," jawab Hartono.

Namun Hartono mengaku pernah ada beberapa calon vendor sembako yang meminta ikut sebagai perusahaan penyedia sembako.

"Ada juga yang datang minta ke saya, relatif banyak, lalu saya teruskan. Pak Adi Wahyono sebagai KPA juga menyampaikan ke kami bahwa ada beberapa vendor diminta uang operasional," ucap Hartono menambahkan.

Atas pernyataan Adi tersebut, Hartono meminta agar Adi berhati-hati.

"Saya sampaikan hati-hati dalam bekerja jangan bekerja tidak sesuai dengan aturan yang ada," ungkap Hartono.

Hartono juga menyebut pernah audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Untuk pengadaan bansos termin I senilai Rp3,42 triliun periode Maret-Mei 2020. "Audit BPKP karena memang ada permintaan Kemensos yang dimulai untuk tahap I-IV dan ditemukan adanya kemahalan yang berkaitan dengan sembako sekitar Rp70 miliar," tutur Hartono.

Atas temuan itu sebagian perusahaan lalu telah mengembalikan harga. Kemensos menetapkan paket bansos yang disalurkan adalah senilai Rp300 ribu dan bila dipotong dengan biaya penyaluran dan goodybag maka total paket nilainya menjadi Rp270 ribu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

Sejumlah kalangan menuding Jokowi melakukan politik gentong babi. Ini pengertian dan contohnya


Nota Pembelaan Andhi Pramono, Penasihat Hukum Ajukan 6 Permohonan

2 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 22 November 2023. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Andhi Pramono, menerima gratifikasi sebesar Rp50,2 miliar, dan 264.500 dolar AS, serta 409.000 dolar Singapura sejak 2012 hingga 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Nota Pembelaan Andhi Pramono, Penasihat Hukum Ajukan 6 Permohonan

JPU KPK menuntut bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dihukum 10 tahun dan tiga bulan penjara.


Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Film Dirty Vote

3 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Film Dirty Vote

Jokowi dapat teguran dari sejumlah guru besar UI karena dugaan bansos sebagai politik gentong babi. istilah yang mengemuka pula di film Dirty Vote


Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.


Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

Presiden Joko Widodo mengatakan bansos beras hanya akan sampai Juni 2024. Apa alasannya?


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

3 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

Pemprov DKI Jakarta, melalui BPKD menyebutkan, anggaran sebesar Rp 171 miliar telah disiapkan untuk KJMU pada tahap I tahun 2024.


Bagikan Bansos di Sumut, Jokowi Ungkap Alasan Kenaikan Harga Beras

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Bagikan Bansos di Sumut, Jokowi Ungkap Alasan Kenaikan Harga Beras

Presiden Jokowi mengatakan bahwa bantuan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras


Hari Kedua di Sumut, Jokowi Bagikan Bansos hingga Cek RSUD Sibuhuan

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), pada Jumat, 15 Maret 2024, dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Hari Kedua di Sumut, Jokowi Bagikan Bansos hingga Cek RSUD Sibuhuan

Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara Jumat, 15 Maret 2024.


Mendag Zulkifli Hasan Buka Suara Soal Ribut-ribut Bansos Sumber Kecurangan Pemilu 2024

5 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Mendag Zulkifli Hasan Buka Suara Soal Ribut-ribut Bansos Sumber Kecurangan Pemilu 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bicara soal tudingan bantuan sosial atau bansos sebagai salah satu sumber kecurangan Pemilu 2024.