Eksklusif, KPK Diduga Sudah Tetapkan Petinggi Pajak Jadi Tersangka Suap

Reporter

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Sedangkan Kejaksaan Agung menangani dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait upaya permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan seorang petinggi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi tersangka kasus suap. Penetapan tersangka dilakukan dalam kasus suap terkait pembayaran pajak sejumlah perusahaan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya tengah melakukan penyidikan dalam kasus suap pajak ini. Namun, dia belum menyebutkan siapa tersangka dalam kasus tersebut. "Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," kata Alex di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Alex menjelaskan modus kasus korupsi ini adalah para wajib pajak memberikan uang kepada pejabat agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Ia tak menyebutkan siapa wajib pajak yang diduga melakukan penyiapan tersebut.

"Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," kata dia. Alex menuturkan nilai suap dalam kasus ini diperkirakan cukup besar, yakni mencapai miliaran Rupiah. "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," kata dia.

Baca: KPK Sebut Sedang Menyidik Kasus Suap Pajak Puluhan Miliar Rupiah

Menurut sumber yang mengetahui penyidikan kasus ini, selain pejabat tersebut KPK juga telah menetapkan konsultan pajak menjadi tersangka. Ada sejumlah perusahaan yang diduga pajaknya diurus dalam perkara ini. Perusahaan tersebut ada yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, perbankan, rokok, hingga produsen cat. Adapun nilai suap yang diberikan variatif, mulai dari ratusan juta Rupiah hingga Rp 30 miliar.

KPK Diduga Tetapkan Pejabat Dirjen Pajak Tersangka

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor belum menjawab panggilan dan pesan yang dikirimkan Tempo mengenai kasus yang diungkap KPK ini. Kemenkeu telah menjadwalkan konferensi pers daring mengenai pengusutan kasus dugaan suap pajak ini pada pukul 13.00 WIB. Menurut undangan liputan yang tersebar, konferensi pers akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak, Inspektur Pajak, dan Staf Khusus Menkeu.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

13 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

13 jam lalu

Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

20 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

23 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


Ingin Struktur Ekonomi Aceh Jadi Mandiri, Saran Kemenkeu: Pengembangan Industri Hilir

1 hari lalu

Ingin Struktur Ekonomi Aceh Jadi Mandiri, Saran Kemenkeu: Pengembangan Industri Hilir

Kemenkeu menyatakan Aceh harus memanfaatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk memperkuat industri hilir.


DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

1 hari lalu

DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

1 hari lalu

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?


Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan Harga BBM ke Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan, Kenapa?

1 hari lalu

Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan Harga BBM ke Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan, Kenapa?

Kementerian Keuangan mengatakan, pengaruh kenaikan harga BBM pada awal September 2022 ternyata tidak seburuk perkiraan sebelumnya.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.