Pengamat: KLB Partai Demokrat Sulit Terjadi Jika Tidak Diintervensi Kekuasaan

Dua anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan (kiri) dan Joko Suwanda (kanan) berbisik di sela penyampaian keterangan pers terkait perkembangan masalah internal partai mereka di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2021. Delapan anggota Forum Pendiri Partai Demokrat mendesak partai tersebut mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengatasi ragam persoalan internal partai, salah satunya adalah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mereka nilai kurang mampu dalam memimpin partai. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Jakarta, TEMPO.CO-Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, berpendapat kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat sulit terjadi. Alasannya, para kader yang saat ini mendorong terjadinya KLB sudah diberhentikan oleh partai. "Kelihatannya saat ini sulit terjadi," kata Ujang kepada Tempo, Senin, 1 Maret 2021.

Menurut Ujang, kelompok yang menginginkan kudeta itu harus mendapatkan surat dukungan secara tertulis dengan stempel dan kop surat dari DPC dan DPD selaku pemilik suara. Dukungan itu, kata dia, sukar dipenuhi jika kader solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Ujang juga menilai kecil kemungkinan terjadi pemalsuan dukungan para pemilik suara oleh para aktor KLB. Namun, Ujang mengingatkan Demokrat harus mewaspadai kemungkinan adanya tekanan kekuasaan terhadap kader mereka.

"KLB bisa terjadi kalau ada tekanan-tekanan kekuasaan, misalnya DPC, DPD diancam secara hukum, dipenjarakan," ujar Ujang. Meski begitu, Ujang mengaku tak tahu apakah hal ini terjadi, sebab kini para motor KLB bergerak secara sembunyi-sembunyi.

Ujang mengatakan jika sampai terselenggara, KLB Demokrat ini akan sekaligus menjadi ujian keberpihakan pemerintah. Ia meminta pemerintah tak melakukan pengesahan seandainya KLB tersebut melibatkan pemilik suara bodong. "Kalau pemilik suara abal-abal, pemilik suara bodong, lalu tahu-tahu disahkan Kemenkumham, kan lucu bernegara ini," ujar dia.

Ujang menyinggung bahwa keberpihakan pemerintah dalam kisruh partai politik pernah terjadi sebelumnya, yakni di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, hingga Partai Berkarya. Belum lama ini, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan hasil musyawarah luar biasa Partai Berkarya kubu Muchdi Purwoprandjono yang menggeser Tommy Soeharto dari kursi ketua umum.

Belakangan, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan kubu Tommy Soeharto melawan Kemenkumham. Ujang mengatakan hal semacam ini tak boleh lagi terjadi dalam negara demokrasi. "Negara tak boleh mengintervensi persoalan partai politik, ketika berada di luar pemerintahan ingin ditaklukkan, dan penaklukkannya secara, mohon maaf, dalam tanda kutip kasar," ujar Ujang.

Sejumlah kader senior Demokrat sebelumnya menyatakan bakal menggelar KLB pada awal Maret ini. Mantan Ketua Komisi Pengawas Demokrat, Darmizal, mengklaim sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik hak suara dan hak bicara untuk menggelar KLB. Ia meyakini 96 persen dari pemilik hak ini akan bergabung menjadi peserta di KLB Partai Demokrat.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: Kasus Partai Demokrat, Pengamat: Pembajakan Pimpinan Partai Bisa Secara Cepat






Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

24 menit lalu

Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

AHY mengatakan persamuhan bersama Anies Baswedan dan tim berjalan baik serta menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan solid.


Anies Baswedan dan TIm Kecil Koalisi Perubahan Bertemu di DPP Partai Demokrat, Tegaskan Mereka Solid

33 menit lalu

Anies Baswedan dan TIm Kecil Koalisi Perubahan Bertemu di DPP Partai Demokrat, Tegaskan Mereka Solid

Pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan plus Anies Baswedan di kantor DPP Partai Demokrat menepis rumor bahwa mereka retak.


Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

3 jam lalu

Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

Anies Baswedan menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat AHY hari ini. Hadir pula perwakilan NasDem dan PKS.


Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

1 hari lalu

Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

Anies Baswedan tak mau menjawab pertanyaan soal pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pekan lalu.


Anies Baswedan Sudah Pegang Tiket Pilpres, Berikut Sosok yang Berpeluang Jadi Cawapres

1 hari lalu

Anies Baswedan Sudah Pegang Tiket Pilpres, Berikut Sosok yang Berpeluang Jadi Cawapres

Ini sejumlah nama yang berpeluang jadi wakil Anies Baswedan


Anak-Anak Presiden Main ke Politik dari Megawati, Tutut, Puan, AHY sampai Gibran

1 hari lalu

Anak-Anak Presiden Main ke Politik dari Megawati, Tutut, Puan, AHY sampai Gibran

Hampir semua anak Presiden RI terjun ke dunia politik mulai Megawati, Tutut hingga Gibran. Anak presiden siapa yang tak main ke dunia politik praktis?


Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

1 hari lalu

Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Berapa persentase presidential threshold Nasdem, PKS, dan Drmokrat untuk mengusung Anies Baswedan bakal Capres 2024?


Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

1 hari lalu

Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

PKS menyebut Anies Baswedan telah memenuhi Presidential Threshold 20 persen setelah diusung 3 partai politik. Lantas apa itu Presidential Threshold?


4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

2 hari lalu

4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

Sohibul Iman mengungkapkan PKS akhirnya secara resmi memberikan dukungan ke Anies Baswedan soal pencapresan. Apa saja update terbarunya?


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

2 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.