Pengamat: KLB Partai Demokrat Sulit Terjadi Jika Tidak Diintervensi Kekuasaan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan (kiri) dan Joko Suwanda (kanan) berbisik di sela penyampaian keterangan pers terkait perkembangan masalah internal partai mereka di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2021. Delapan anggota Forum Pendiri Partai Demokrat mendesak partai tersebut mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengatasi ragam persoalan internal partai, salah satunya adalah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mereka nilai kurang mampu dalam memimpin partai. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Dua anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan (kiri) dan Joko Suwanda (kanan) berbisik di sela penyampaian keterangan pers terkait perkembangan masalah internal partai mereka di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2021. Delapan anggota Forum Pendiri Partai Demokrat mendesak partai tersebut mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengatasi ragam persoalan internal partai, salah satunya adalah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mereka nilai kurang mampu dalam memimpin partai. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Jakarta, TEMPO.CO-Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, berpendapat kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat sulit terjadi. Alasannya, para kader yang saat ini mendorong terjadinya KLB sudah diberhentikan oleh partai. "Kelihatannya saat ini sulit terjadi," kata Ujang kepada Tempo, Senin, 1 Maret 2021.

    Menurut Ujang, kelompok yang menginginkan kudeta itu harus mendapatkan surat dukungan secara tertulis dengan stempel dan kop surat dari DPC dan DPD selaku pemilik suara. Dukungan itu, kata dia, sukar dipenuhi jika kader solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

    Ujang juga menilai kecil kemungkinan terjadi pemalsuan dukungan para pemilik suara oleh para aktor KLB. Namun, Ujang mengingatkan Demokrat harus mewaspadai kemungkinan adanya tekanan kekuasaan terhadap kader mereka.

    "KLB bisa terjadi kalau ada tekanan-tekanan kekuasaan, misalnya DPC, DPD diancam secara hukum, dipenjarakan," ujar Ujang. Meski begitu, Ujang mengaku tak tahu apakah hal ini terjadi, sebab kini para motor KLB bergerak secara sembunyi-sembunyi.

    Ujang mengatakan jika sampai terselenggara, KLB Demokrat ini akan sekaligus menjadi ujian keberpihakan pemerintah. Ia meminta pemerintah tak melakukan pengesahan seandainya KLB tersebut melibatkan pemilik suara bodong. "Kalau pemilik suara abal-abal, pemilik suara bodong, lalu tahu-tahu disahkan Kemenkumham, kan lucu bernegara ini," ujar dia.

    Ujang menyinggung bahwa keberpihakan pemerintah dalam kisruh partai politik pernah terjadi sebelumnya, yakni di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, hingga Partai Berkarya. Belum lama ini, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan hasil musyawarah luar biasa Partai Berkarya kubu Muchdi Purwoprandjono yang menggeser Tommy Soeharto dari kursi ketua umum.

    Belakangan, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan kubu Tommy Soeharto melawan Kemenkumham. Ujang mengatakan hal semacam ini tak boleh lagi terjadi dalam negara demokrasi. "Negara tak boleh mengintervensi persoalan partai politik, ketika berada di luar pemerintahan ingin ditaklukkan, dan penaklukkannya secara, mohon maaf, dalam tanda kutip kasar," ujar Ujang.

    Sejumlah kader senior Demokrat sebelumnya menyatakan bakal menggelar KLB pada awal Maret ini. Mantan Ketua Komisi Pengawas Demokrat, Darmizal, mengklaim sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik hak suara dan hak bicara untuk menggelar KLB. Ia meyakini 96 persen dari pemilik hak ini akan bergabung menjadi peserta di KLB Partai Demokrat.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca Juga: Kasus Partai Demokrat, Pengamat: Pembajakan Pimpinan Partai Bisa Secara Cepat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia dapat Belajar dari Gelombang Kedua Wabah Covid-19 di India

    Gelombang kedua wabah Covid-19 memukul India. Pukulan gelombang kedua ini lebih gawat dibandingkan Februari 2021.