Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cuitan Tsamara Amany Sebut Nurdin Abdullah Tokoh Anti Korupsi Kembali Viral

Reporter

image-gnews
Tsamara Amany. Instagram.com
Tsamara Amany. Instagram.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, cuitan Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Tsamara Amany yang diunggahnya pada 19 Januari 2018 silam itu kembali ramai ditanggapi netizen Twitter. Unggahan tersebut memuat video Nurdin Abdullah yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 yang didukung oleh PSI.

Namun yang mencuri perhatian warganet adalah kutipan yang ditulis Tsamara Amany, pasalnya ia menyebut Nurdin Abdullah sebagai tokoh anti korupsi.

“Ini cagub kita di Sulsel. Pak Nurdin Abdullah. Tokoh anti korupsi. Nggak sabar lihat Sulsel dibikin keren sama Pak Nurdin. Terima kasih Pak sudah beri semangat ke bro & sis @psi_id. Salam solidaritas!” tulis Tsamara Amany.hthttps://twitter.com/TsamaraDKI/status/950703290710294528?s=20tps://twitter.com/TsamaraDKI/status/950703290710294528?s=20

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka penerima suap atas proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2020-2021.

Cuitan Tsamara Amany soal Nurdin Abdullah

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan itu, menerima suap Rp 2 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai imbalan atas izin proyek pekerjaan infrastruktur pada 26 Februari lalu.

Cuitan Tsamara Amany itu pun ditanggapi oleh akun Twitter @peismisbgt_ “Orang yang enggak perlu di percaya, orang yang bilang “percaya aja sama saya”, orang yang bilang “kita Brantas para koruptor”, orang yang bilang “Indonesia bersih tanpa korupsi”, orang yang bilang “saya anti korupsi”.

“Ini orang yg sama bukan sih?” tulis @andiksusilo, melampirkan foto tangkapan layar laman berita berjudul ‘KPK Tangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah'. @shearfreacture pun membalasnya, “Beda, yg ditwit mah calon gubernur, kalau yg di berita itu gubernur.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengguna lain pun menanggapi balasan tweet tersebut, “Waktu masih calon anti korupsi pas udah jadi ehh malah korupsi wkwk, kan antinya mas masih calon masih butuh suara masyarakat,” balas @4R4P.

Bahkan @Just_Ayiek membalas cuitan itu dengan menandai akun Twitter Divisi Humas, ia meminta untuk menindak Tsamara Amany karena telah membohongi publik, “Tolong min @DivHumas_Polri dek Tsam ditindak, karna telah melakukan pembohongan publik. Berani gk kalian??” tantang @Just_Ayiek.

Netizen pun ada yang berpura-pura dari masa depan dan datang untuk memberitahu Tsamara Amany agar menghapus cuitannya tersebut, “Halo dek tsamara, saya dari masa depan. Saya ingin memberitahukan kepada anda agar anda menghapus twit ini, karena twit ini akan menjadikan anda malu pada tahun 2021,” tulisan akun @acleverey itu.

Meski banyak yang menyudutkan Tsamara Amany akibat cuitan soal Nurdin Abdullah tersebut, @miskiy28 berusaha membela politikus PSI itu, menurutnya cuitan itu sudah lama di mana waktu itu Nurdin Abdullah belum ditangkap KPK. Ia menyayangkan netizen yang tidak memahami konteks dan asal menulis komentar.

Akun tersebut membela konteks cuitan Tsamara Amany itu.“Lha iya. Twit yg muji2 itu twit kapan. Trs ditangkapnya kapan. Trs apa ada twit yg skrg yg muji2 stlh ditangkap? Sptnya tdk ada. Jd ya ga relevan. Soal mau nyinyir, ya silakan saja, tp mestinya paham itu pujian th brp, ditangkap nya th berapa. Kok di relevan2kan,” tulis @miskiy28 tersebut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga:  Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terseret Kasus Infrastruktur Jalan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

11 jam lalu

Mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli. REUTERS
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden


Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis/Foto: Instagram/Sandra Dewi
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.


Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.


Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.


IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.


KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.


Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.  TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.


Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.


Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.