DPP PDIP Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum untuk Nurdin Abdullah

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tampak mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan partai mempertimbangkan memberikan bantuan hukum kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

"Melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Hasto lewat keterangannya, Ahad, 28 Februari 2021.

Menyangkut sisa masa jabatan gubernur yang masih sekitar tiga tahun, Hasto mengatakan PDIP sama sekali tak berpikir ke arah sana. Sampai sejauh ini, Hasto mengakui mereka masih syok serta kaget karena rekam jejak Nurdin yang dinilai sangat baik.

"Karena beliau rekam jejaknya kan sangat baik. Apakah ini ada faktor X yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK," tutur Hasto.

Hasto mengatakan PDIP akan terus mengikuti perkembangan proses hukum terhadap Nurdin, termasuk menunggu keterangan resmi dari KPK. PDIP tidak akan mengintervensi hukum. Upaya terkait advokasi akan dilakukan menunggu keterangan secara lengkap dari KPK terlebih dahulu.

KPK sebelumnya telah menetapkan Nurdin bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan kontraktor sekaligus Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2020-2021. Nurdin dan Edy sebagai tersangka penerima suap. Sementara Agung, tersangka pemberi suap.

KPK menyatakan Agung memberikan uang Rp 2 miliar ke Nurdin melalui Edy sebagai fee proyek yang diterimanya. Duit itu diberikan pada 26 Februari 2021. Selain itu, KPK juga menduga Nurdin menerima uang dari kontraktor lain dengan nilai total mencapai Rp 3,4 miliar.

Nurdin mengaku tidak tahu apa-apa terkait kasus suap yang menjeratnya. Dia menuding anak buahnya yakni, Edy Rahmat, yang melakukan transaksi. "Ternyata si Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah," kata Nurdin Abdullah saat digiring ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021.

Baca juga: Jadi Tersangka, Nurdin Abdullah: Demi Allah, Saya Tidak Tahu






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

5 jam lalu

Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

PDIP menyatakan siap menerima kunjungan Surya Paloh, namun menyatakan agenda Megawati Soekarnoputri masih sangat padat.


Gerindra Berharap Koalisi Besar, PDIP Terbuka untuk Reuni

5 jam lalu

Gerindra Berharap Koalisi Besar, PDIP Terbuka untuk Reuni

PDIP membalas harapan Gerindra memiliki koalisi besar dengan membuka pintu.


SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

6 jam lalu

SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

SMRC menilai Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk ke putaran kedua jika Pilpres 2024 digelar dengan lebih dari dua pasangan.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

7 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

11 jam lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

12 jam lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Soal Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo, PSI Tepis Anggapan Ambil Kader Partai Lain

17 jam lalu

Soal Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo, PSI Tepis Anggapan Ambil Kader Partai Lain

PSI menyatakan dukungan mereka terhadap Ganjar Pranowo murni aspirasi dari masyarakat.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.