DPP PDIP Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum untuk Nurdin Abdullah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tampak mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tampak mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan partai mempertimbangkan memberikan bantuan hukum kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

    "Melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Hasto lewat keterangannya, Ahad, 28 Februari 2021.

    Menyangkut sisa masa jabatan gubernur yang masih sekitar tiga tahun, Hasto mengatakan PDIP sama sekali tak berpikir ke arah sana. Sampai sejauh ini, Hasto mengakui mereka masih syok serta kaget karena rekam jejak Nurdin yang dinilai sangat baik.

    "Karena beliau rekam jejaknya kan sangat baik. Apakah ini ada faktor X yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK," tutur Hasto.

    Hasto mengatakan PDIP akan terus mengikuti perkembangan proses hukum terhadap Nurdin, termasuk menunggu keterangan resmi dari KPK. PDIP tidak akan mengintervensi hukum. Upaya terkait advokasi akan dilakukan menunggu keterangan secara lengkap dari KPK terlebih dahulu.

    KPK sebelumnya telah menetapkan Nurdin bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan kontraktor sekaligus Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2020-2021. Nurdin dan Edy sebagai tersangka penerima suap. Sementara Agung, tersangka pemberi suap.

    KPK menyatakan Agung memberikan uang Rp 2 miliar ke Nurdin melalui Edy sebagai fee proyek yang diterimanya. Duit itu diberikan pada 26 Februari 2021. Selain itu, KPK juga menduga Nurdin menerima uang dari kontraktor lain dengan nilai total mencapai Rp 3,4 miliar.

    Nurdin mengaku tidak tahu apa-apa terkait kasus suap yang menjeratnya. Dia menuding anak buahnya yakni, Edy Rahmat, yang melakukan transaksi. "Ternyata si Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah," kata Nurdin Abdullah saat digiring ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021.

    Baca juga: Jadi Tersangka, Nurdin Abdullah: Demi Allah, Saya Tidak Tahu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia dapat Belajar dari Gelombang Kedua Wabah Covid-19 di India

    Gelombang kedua wabah Covid-19 memukul India. Pukulan gelombang kedua ini lebih gawat dibandingkan Februari 2021.