KPK Paparkan Kedekatan Nurdin Abdullah dengan Kontraktor Penyuapnya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah pada Ahad, 28 Februari 2021. Tempo|M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, diduga sudah berhubungan lama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Agung banyak mengerjakan proyek di Sulawesi Selatan. Salah satunya, proyek peningkatan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai pada 2019. Nilai proyek ini Rp 28,9 miliar.

Proyek kedua yang dikerjakan Agung adalah pembangunan jalan ruas Palampang - Munte - Bontolempangan Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp 15,7 miliar. Ketiga, proyek pembangunan jalan ruas Palampang - Munte - Bontolempangan dari APBD dengan nilai Rp 19 miliar.

Selanjutnya, pembangunan jalan, pedestrian dan penerangan jalan Kawasan Wisata Bira dari Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 ke Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 20.8 miliar. Terakhir, rehabilitasi jalan parkiran 1 dan pembangunan jalan parkiran 2 di Kawasan Wisata Bira dari Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 ke Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 7.1 miliar.

Setelah mengerjakan proyek-proyek tersebut, Agung ingin kembali mendapatkan beberapa proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2021. Untuk memuluskan niatnya mendapatkan jatah proyek itu, Agung berkomunikasi aktif dengan orang kepercayaan Nurdin, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat.

"Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh AS," kata Firli saat konferensi pers pada Sabtu, 27 Februari 2021.

Baca juga: Nurdin Abdullah Terima Rp 5,4 M dari Kontraktor 

Firli mengatakan Nurdin dan Edy bertemu dengan Agung di Bulukumba pada awal Februari 2021. Ketika itu, Nurdin menyampaikan kepada Edy bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh Agung.

"NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen Detailed Engineering Design yang akan dilelang pada APBD Tahun Anggaran 2022," kata Firli. "AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 Miliar kepada NA melalui ER," kata Firli.

KPK lantas melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Nurdin dan lima orang lainnya pada Jumat lalu di tiga tempat berbeda di Sulawesi Selatan. Awalnya, KPK menangkap enam orang. Setelah melakukan pemeriksaan, hanya tiga orang yakni, Nurdin, Agung dan Edy yang ditetapkan sebagai tersangka.

Nurdin Abdullah dan Edy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Agung sebagai kontraktor pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 di undang-undang yang sama.






Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

53 menit lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Roy mengatakan Lukas Enembe sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Menurut dia, Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura.


KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

1 jam lalu

KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari swasta dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

1 jam lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

2 jam lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi


Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

3 jam lalu

Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

Ahli Pidana Azmi Syahputra meminta Mahkamah Agung melakukan reformasi usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

4 jam lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

4 jam lalu

KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino.


Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

5 jam lalu

Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

KPK mengharapkan Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan gratifikasi


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

5 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya