Nurdin Abdullah Tersangka, PDIP: Apakah Ini Ada Faktor X? Kami Belum Tahu

Reporter

Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menerima suap Rp 2 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai imbalan atas izin proyek pekerjaan infrastruktur pada 26 Februari lalu. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya masih menunggu penjelasan lengkap dari KPK soal penetapan tersangka Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Hasto mengatakan PDIP masih kaget dengan penetapan tersangka ini. "Karena beliau itu kan rekam jejaknya sangat baik. Apakah ini ada Faktor X yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK," kata Hasto saat ditemui di Monas pada Ahad, 28 Februari 2021.

Hasto mengatakan selain dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu pertanian, Nurdin adalah orang yang mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakatnya, khususnya para petani.

"Sehingga kami sangat kaget atas kejadian (penangkapan Nurdin) tersebut, tetapi partai memang tidak boleh intervensi hukum," kata Hasto.

Hasto mengatakan ada masukan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan agar Dewan Pimpinan Pusat mengadvokasi Nurdin.

"Masukan yang diberikan dari jajaran DPD agar partai melakukan advokasi (Nurdin Abdullah), tapi kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Sekjen PDIP ini.

Baca juga: Bambang Widjojanto Sebut Dugaan Korupsi di Sulsel Terorganisir






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

47 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

3 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Surya Paloh Berencana Kunjungi Megawati, Berharap Diterima dengan Baik

4 jam lalu

Surya Paloh Berencana Kunjungi Megawati, Berharap Diterima dengan Baik

Surya Paloh berharap suasana kebatinan maupun penerimaan dari PDIP sama seperti yang dirasakannya kala menyambangi Golkar hari ini.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

4 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

5 jam lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

6 jam lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

7 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

10 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

10 jam lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.