FITRA Dorong Tata Kelola Anggaran yang Baik di Papua

Ahmad Mizbah saat membuka webinar Seknas Fitra (NGO) bertajuk : "Diseminasi hasil LBS dan launching BRC Tanah Papua" melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (25/2)

INFO NASIONAL – Forum  Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) semakin berkomitmen mewujudkan transparansi anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Bersama Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FITRA mengadakan webinar “Desiminasi hasil Local Budget Study (LBS) dan peluncuran  Budget Resources Center (BRC) di Tanah Papua” , pada Kamis, 25 Februari 2021.

“Ini merupakan upaya Seknas (Sekretariat Nasional) FITRA untuk mendorong bagaimana tata kelola perencanaan dan penganggaran di tanah Papua lebih baik. Kita harapkan, melalui hasil riset (LBS) ini bisa dijadikan basedline untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi, baik di Papua maupun Papua Barat,” ujar Ahmad Mizbah Hasan, Sekretaris Jenderal FITRA.

Mizbah menjelaskan, BRC didirikan sebagai pusat pengetahuan anggaran publik untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat sipil di Papua. Selanjutnya, BRC pun resmi diluncurkan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Jayapura. “Lembaga ini diharapkan dapat menjadi wahana berkomunikasi, bertukar informasi, belajar anggaran dan aktivitas analisis terkait anggaran, termasuk advokasi,” katanya.

Sesi pemaparan LBS menjadi dua bagian, yaitu Local Budget Index (LBI) dan Local Budget Analysis (LBA). Ruang lingkup LBA mencakup tata kelola anggaran di tiga sektor penting, yaitu pendidikan, kesehatan dan kehutanan. Sementara, lewat LBI, FITRA menyajikan tingkat good governance  khususnya di delapan wilayah yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Merauke, Jayapura, Sorong, Fakfak, Tambrauw dan Raja Ampat.

Yenti Nurhidayat, salah satu peneliti Seknas FITRA mengatakan LBI mengkaji pengukuran empat aspek, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi antar stakeholders. Hasilnya, delapan wilayah yang diuji dinilai kurang dalam tata kelola anggaran.

Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura yang masing-masing mendapat indeks 0,42 dan 0,32, namun keduanya di bawah indeks rata-rata yang diharapkan. “Rendahnya indeks  pada keempat aspek dimensi ini bertolak belakang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Daerah (Pemda),” ujarnya.

Berikutnya, Gurnadi Ridwan, peneliti Seknas FITRA mengungkapkan, LBA dilakukan untuk melihat potret anggaran dan kualitas belanja daerah, baik efisiensi dan efektivitas kebijakan anggaran dan keberpihakan untuk pelayanan dasar.

Analisis data diterapkan pada makro APBD, kesehatan, pendidikan dan kehutanan. Hal ini meliputi analisis rata-rata (Average), analisis orientasi belanja sektoral dan analisis potential loss pendapatan sektor kehutanan.

Menurut Gurnadi, orientasi belanja di sektor pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik. "Namun implementasi dalam belanja dirasa kurang baik dan masih ditemukan belanja-belanja yang tidak efektif. Lalu, isu besar di sektor kehutanan adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan, konflik dan ketimpangan akses masyarakat adat pada sumber daya hutan, serta lemahnya komitmen Pemda dan praktik korupsi dalam pengelolaan hutan,” katanya.

Secara umum, hasil LBA menunjukkan tingkat kesehatan keuangan (fiskal) daerah di Papua yang diukur dari sembilan indikator masih rendah. Indikator tersebut yakni pendapatan daerah per kapita, tingkat kemandirian keuangan daerah, ruang fiskal daerah, peningkatan pajak dan retribusi daerah, efektivitas belanja daerah, belanja modal, belanja pegawai, penggunaan SiLPA, dan kemampuan pembayaran pokok dan bunga utang daerah.

Di acara FITRA ini, sejumlah penanggap berasal dari instansi pemerintah pun diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, beberapa peneliti lokal yang bekerjasama dalam penelitian FITRA di Papua juga turut menceritakan suka duka yang mereka alami sejak awal persiapan pengumpulan data hingga penyusunan laporan LBS.

Fransisca Silalahi, Principal Advisor GIZ, berharap LBS dapat menjadi panduan bagi Pemda untuk meningkatkan tata kelola anggaran yang berkelanjutan. “Saya percaya Bapak dan Ibu di Pemda Papua sudah melakukan berbagai upaya. Tinggal apa yang sudah dilakukan itu perlu di-share kepada masyarakat agar bisa menerima masukan dan sama-sama memajukan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (*)






BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

1 hari lalu

BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

Kenaikan air laut ini berpotensi menimbulkan terjadinya banjir rob.


Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

1 hari lalu

Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.


PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

2 hari lalu

PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

Banyaknya pengidap katarak di Puncak Jaya, Papua Tengah, PPAD lakukan kolaborasi bakti sosial operasi katarak. Ini kata Doni Monardi, Ketua Umum PPAD.


Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

2 hari lalu

Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

Sail Teluk Cendrawasih berlangsung di empat kabupaten Provinsi Papua, yakni Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi.


Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

2 hari lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

4 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

4 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

5 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

5 hari lalu

Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

Kementerian ESDM bakal meningkatkan rasio elektrifikasi agar seluruh wilayah Indoneia mendapatkan akses listrik.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

6 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.