FITRA Dorong Tata Kelola Anggaran yang Baik di Papua

Ahmad Mizbah saat membuka webinar Seknas Fitra (NGO) bertajuk : "Diseminasi hasil LBS dan launching BRC Tanah Papua" melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (25/2)

INFO NASIONAL – Forum  Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) semakin berkomitmen mewujudkan transparansi anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Bersama Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FITRA mengadakan webinar “Desiminasi hasil Local Budget Study (LBS) dan peluncuran  Budget Resources Center (BRC) di Tanah Papua” , pada Kamis, 25 Februari 2021.

“Ini merupakan upaya Seknas (Sekretariat Nasional) FITRA untuk mendorong bagaimana tata kelola perencanaan dan penganggaran di tanah Papua lebih baik. Kita harapkan, melalui hasil riset (LBS) ini bisa dijadikan basedline untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi, baik di Papua maupun Papua Barat,” ujar Ahmad Mizbah Hasan, Sekretaris Jenderal FITRA.

Mizbah menjelaskan, BRC didirikan sebagai pusat pengetahuan anggaran publik untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat sipil di Papua. Selanjutnya, BRC pun resmi diluncurkan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Jayapura. “Lembaga ini diharapkan dapat menjadi wahana berkomunikasi, bertukar informasi, belajar anggaran dan aktivitas analisis terkait anggaran, termasuk advokasi,” katanya.

Sesi pemaparan LBS menjadi dua bagian, yaitu Local Budget Index (LBI) dan Local Budget Analysis (LBA). Ruang lingkup LBA mencakup tata kelola anggaran di tiga sektor penting, yaitu pendidikan, kesehatan dan kehutanan. Sementara, lewat LBI, FITRA menyajikan tingkat good governance  khususnya di delapan wilayah yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Merauke, Jayapura, Sorong, Fakfak, Tambrauw dan Raja Ampat.

Yenti Nurhidayat, salah satu peneliti Seknas FITRA mengatakan LBI mengkaji pengukuran empat aspek, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi antar stakeholders. Hasilnya, delapan wilayah yang diuji dinilai kurang dalam tata kelola anggaran.

Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura yang masing-masing mendapat indeks 0,42 dan 0,32, namun keduanya di bawah indeks rata-rata yang diharapkan. “Rendahnya indeks  pada keempat aspek dimensi ini bertolak belakang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Daerah (Pemda),” ujarnya.

Berikutnya, Gurnadi Ridwan, peneliti Seknas FITRA mengungkapkan, LBA dilakukan untuk melihat potret anggaran dan kualitas belanja daerah, baik efisiensi dan efektivitas kebijakan anggaran dan keberpihakan untuk pelayanan dasar.

Analisis data diterapkan pada makro APBD, kesehatan, pendidikan dan kehutanan. Hal ini meliputi analisis rata-rata (Average), analisis orientasi belanja sektoral dan analisis potential loss pendapatan sektor kehutanan.

Menurut Gurnadi, orientasi belanja di sektor pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik. "Namun implementasi dalam belanja dirasa kurang baik dan masih ditemukan belanja-belanja yang tidak efektif. Lalu, isu besar di sektor kehutanan adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan, konflik dan ketimpangan akses masyarakat adat pada sumber daya hutan, serta lemahnya komitmen Pemda dan praktik korupsi dalam pengelolaan hutan,” katanya.

Secara umum, hasil LBA menunjukkan tingkat kesehatan keuangan (fiskal) daerah di Papua yang diukur dari sembilan indikator masih rendah. Indikator tersebut yakni pendapatan daerah per kapita, tingkat kemandirian keuangan daerah, ruang fiskal daerah, peningkatan pajak dan retribusi daerah, efektivitas belanja daerah, belanja modal, belanja pegawai, penggunaan SiLPA, dan kemampuan pembayaran pokok dan bunga utang daerah.

Di acara FITRA ini, sejumlah penanggap berasal dari instansi pemerintah pun diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, beberapa peneliti lokal yang bekerjasama dalam penelitian FITRA di Papua juga turut menceritakan suka duka yang mereka alami sejak awal persiapan pengumpulan data hingga penyusunan laporan LBS.

Fransisca Silalahi, Principal Advisor GIZ, berharap LBS dapat menjadi panduan bagi Pemda untuk meningkatkan tata kelola anggaran yang berkelanjutan. “Saya percaya Bapak dan Ibu di Pemda Papua sudah melakukan berbagai upaya. Tinggal apa yang sudah dilakukan itu perlu di-share kepada masyarakat agar bisa menerima masukan dan sama-sama memajukan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (*)






Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

8 jam lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

12 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

1 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

1 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

4 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

4 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

4 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

5 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

6 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe