KPK Periksa Politikus PDIP Ihsan Yunus di Kasus Bansos Covid-19

Penyidik KPK membawa koper usai menggeledah kediaman politisi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ihsan Yunus di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan politikus PDIP Ihsan Yunus, eks Wakil Ketua Komisi Agama dan Sosial Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini, 25 Februari 2021.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Kamis, 25 Februari 2021. 

Selain Ihsan, penyidik KPK juga memeriksa Direktur PT Asri Cita Pratama, Mutho Kuncoro; Anggota Tim Pengadaan Barang atau Jasa Bansos Sembako, Firmansyah dan Rizki Maulana; Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Munawir; dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha. Seluruhnya juga diperiksa untuk tersangka yang sama, Matheus Joko Santoso. 

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Juliari Batubara dan empat orang lainnya menjadi tersangka. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen di Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Selain itu, dua pihak swasta Ardian I. M dan Harry Sidabuke juga ditetapkan menjadi tersangka.

KPK menduga Juliari Batubara memotong Rp 10 ribu dari setiap paket bansos Covid-19 yang disalurkan ke wilayah Jabodetabek. Total duit yang dia terima diduga mencapai Rp 17 miliar.

Rabu, 24 Februari 2021, KPK telah menggeledah rumah Ihsan Yunus di Pulomas, Jakarta Timur. Nama Ihsan juga muncul saat KPK menggelar rekonstruksi kasus korupsi bansos Covid-19 ini.

Baca juga: ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Ihsan Yunus dalam Dakwaan KPK






Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

30 menit lalu

Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai doyan impor


Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

2 jam lalu

Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal rencana kunjungan partainya ke PDIP.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

14 jam lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


Hasto: Kalau Partai yang Suka Impor, Itu Enggak Cocok dengan PDIP

16 jam lalu

Hasto: Kalau Partai yang Suka Impor, Itu Enggak Cocok dengan PDIP

Menurut Hasto, PDIP masih masih mempertimbangkan momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain masa depan, serta cara pandang terhadap masa depan.


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

16 jam lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

16 jam lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

17 jam lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

18 jam lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?


Sindir NasDem, PDIP: Capres Kami Kader yang Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

18 jam lalu

Sindir NasDem, PDIP: Capres Kami Kader yang Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Hasto mengatakan, soal capres yang akan dipilih PDIP sudah dikatakan Megawati, yaitu kader internal yang berprestasi.