Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 Melorot, Mahfud Md Minta Masukan TII

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengundang dua perwakilan Transparency International Indonesia ke kantornya, Rabu, 24 Februari 2021. Kedua perwakilan yang datang adalah Sekjen TII Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko 

Undangan tersebut menindaklanjuti rekomendasi soal indeks persepsi korupsi. Akhir Januari lalu, TII merilis indeks persepsi Indonesia pada 2020 turun. Berdasarkan penelitian TII, Indonesia mengantongi IPK 37. Skor ini turun dari 2019 yaitu 40 poin.

“Saya sengaja mengundang Mas Danang dan Mas Wawan untuk melakukan langkah-langkah ke depan agar negeri ini semakin baik, semakin ramah terhadap investasi,” ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Kamis, 25 Februari 2021.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, kata Mahfud, perlu melibatkan masyarakat sipil seperti TII, untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat dalam membuat peta jalan pemberantasan korupsi.

Ke depan, ujar Mahfud, ada tiga hal yang diperlukan. Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi. " Undang-undang omnibus law diharapkan tahun ini sudah mulai menampakkan hasil positif," ujar Mahfud.

Kedua, penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik. Ketiga, meminimalisir kegaduhan politik terutama yang diskriminatif dan konflik antar kelompok masyarakat. "Saya berterima kasih kepada TII yang sudah mem-briefing saya dengan begitu jelas mengenai situasi yang sebenarnya kita hadapi," ujar Mahfud.

Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengapresiasi sikap Mahfud yang mau mendengar berbagai masukan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Danang mengatakan, ia akan menyusun rekomendasi yang lebih operasional terkait dengan kewenangan dan kebijakan yang bisa diambil oleh Menko Polhukam.

"Ini kan masih awal, baru gambaran umum dari survei itu, lalu kemudian kebijakan apa yang bisa diambil Pak Menko. Karena Menko (Mahfud Md) kewenanganya juga terbatas hanya pada di bidang politik hukum dan keamanan saja tidak semua, bisnis juga bukan di sini," ujar Danang.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Melorot, Mahfud Md: Beda dengan Fakta






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

19 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

1 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

1 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

1 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

2 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

2 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

2 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati